Selamat Datang Di Media Center GB-DKI Jakarta

Latest Post

Tampilkan posting dengan label Info Guru Bantu. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Info Guru Bantu. Tampilkan semua posting

Guru Bantu DKI Tumbuhkan Persatuan Untuk Menghasilkan Kebaikan Bagi Semua.

Written By Guru Bantu DKI on Sabtu, 08 Juni 2013 | 08.47

Guru Bantu DKI: Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Petuah sarat makna yang sudah kita kenal sejak kecil. Sayang, yang sering sekali di contohkan dengan "ikatan sapu lidi" akhir-akhir ini banyak masyarakat yang sudah tak peduli lagi dengan pesan tersebut. 


Mulai luntur akan pentingnya sebuah persatuan namun menginginkan cepatnya tercapai tujuan.  Bagaimana mungkin tujuan dan cita-cita bersama akan tewujud bila tidak ditumbuhkan dan dipelihara rasa persatuan, apalagi persaudaraan.

Membangun dan menjaga persatuan adalah sebuah perintah dan kewajiban manusia. Karena persatuan, kekompakan dan persaudaraan akan berbuah rahmat dan keberkahan. Perbedaan pendapat, kecurigaan dan menempatkan prasangkan mendahului pengelaman yang terjadi selama ini dapat diatasi atau dicegah bilamana semua Guru Bantu DKI menanamkan nilai persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama,suku,ras, dan lain lain dalam pergaulan dikehidupan sehari-hari, dan dalam komunitas satu profesi.

Guru Bantu DKI semua tinggal di wilayah yang sama, mempunya persoalan yang relatif sama, dan yang sudah pasti adalah memiliki tujuan yang sama. Untuk mewujudkan kebersamaan sudah menjadi keniscayaan untuk mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.

Semakin tinggi kesadaran kita akan pentingnya nilai  ’’persatuan’’ berarti semakin kecil kemungkinan terjadi perselisihan antar golongan maupun antara pribadi-pribadi. Oleh karena itulahlah rasa kebersamaan harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi dan berkomunikasi di kalalangan guru bantu DKI baik melalui komunikasi lisan, tulisan, tatap muka maupun di dunia maya, dengan cara itu akan tercipta suasana yang damai, meneduhkan dan membahagiakan bagi semua keluarga besar guru bantu DKI Jakarta.

Beberapa persoalan penting yang melatar belakangi pentingnya persatuan dan kebersamaan diantara kelompok dan personal guru bantu DKI Jakarta adalah terkait dengan beberapa isu sebagai berikut.:
  1. Tidak jelasnya status Guru Bantu DKI dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga honorer oleh penerintah
  2. Tertundanya status CPNS Guru Bantu DKI dibandingkan dengan Guru Bantu di Provinsi lain yang secara umum sudah dianggap selesai
  3. Tertunda-tundanya Pembayaran / Pencairan insentif atau tunjangan secara finansial dari pemerintah kepada Guru Bantu DKI yang sudah di anggarkan dalam APBN.
  4. Tidak jelasnya pengakuan klasifikasi satus Guru Bantu DKI Jakarta oleh Menpan & RB (KI atau K2) namun disisi lain Pemda DKI juga telah mengangkat sebagian kecil GB DKI sebagai CPNS, tetapi tidak tegas tindak lanjut untuk GB-DKI lainnya.
  5. Dan seterusnya.................
Persatuan dan kebersamaan yang dimaksudkan adalah paling tidak "Bersama dan Bersatu" untuk menuntut dan memperjuangkan diselesaikannya poin-poin yang di uraikan di atas disamping persoalan-porsoalan lain yang belum termuat disini.

Untuk menuntut dan memperjuangkan isu-isu strategis di atas, tentu diperlukan satu organisasi yang terstuktur, terkoordinir dan mendapatkan dukungan secara luas dari pribadi-pribadi Guru Bantu DKI. Melalui grup facebook Guru Bantu, sering mengemukan ajakan perlunya persatuan dan kebersamaan, juga di ikuti dengan pertanyaan di mulai dari mana?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan, harapan dan bagaimana melakukannya, kami akan mencoba memberikan gagasan sebagai berikut: Perlu dijawab pertanyaan berikut apakah organisasi GB DKI terdapat minimal dua organisasi dan kedua organisasi itu bermula dari satu kepengurusan lalu kemudian terpecah karena perbedaan prinsip, perbedaan tujuan, atau karena banyak perbedaan lainnya,

Sebagaimana layaknya "Parpol" sering terjadi  karena kalah dalam pemilihan ketua umum, dan  merasa di dukung oleh sebagian wilayah lalu membuat partai baru. Namun apapun alasannya organisasi yang baik perlu di lihat melalu beberapa pendekatan berikut

  1. Secara defacto (fakta dilapangan) ada berapa jumlah organisasi guru bantu DKI Jakarta. Jika lebih dari satu, maka apakah kedua organisasi atau lebih itu epektif dalam melakukan aktifitas organisasinya
  2. Secara dejure (pengakuan dan tata kelola organisasi). dalam arti lain organisasinya mendapatkan pengakuan dari banyak kalangan baik itu pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, mass media, dan yang terpenting adalah mendapatkan dukungan dari guru bantu itu sendiri.
  3. Secara aktifitas (layanan dan dan bantuan). Jika ada paling sedikit dua organisasi yang yang melakukan layanan yang sama terhadap anggotanya, maka organisasi itu bisa disebut sama saja. Lalu kalau sama kenapa tidak dijadikan satu? atau kalau sama saja jangan satu, seribu organisasi juga boleh-boleh saja. Tetapi jelas menjadi tidak epektif, karena tidak satu komando, dan tidak satu kemudi.
Persatuan dan kebersamaan Guru Bantu DKI pasti akan lebih epektif mencapai tujuannya jika  bernaung dibawah satu organisasi yang tersturktur dan terkoordinir dengan baik. Disamping itu keberadaan sebuah organisasi sebagai mana dimaksudkan organisasi guru bantu DKI tidak akan terlepas dari dukungan anggotanya. Maju mundurnya sebuah organisasi, atau mati hidupnya sebuah organisasi sangat dipengaruhi secara kuat oleh dukungan anggotanya dalam segala bentuk yang dibutuhkan dalam menjalankan roda organisasi yang dimaksudkan.

Jika guru bantu DKI sungguh menginginkan bernaung dibawah satu wadah yang bisa menjamin dan memastikan aliran aspirasi, aliran informasi, bisa menuntut dan bisa juga melakukan komplain karena ketidakpuasan terhadap kinerja pengurus, maka guru bantu DKI harus memenuhi paling tidak beberapa kriteria berikut:
  1. Menyatakan diri menjadi anggota organisasi guru bantu DKI secara tertulis
  2. Bersedia memenuhi dan mematuhi aturan-aturan organisasi (AD/ART)
  3. Bersedia menyisihkan sebagian rizkinya sesuai ketentuan untuk mendanai keperluan organisasi, organisasi memerlukan biaya dalam rutinitasnya.
  4. Menyampaikan aspirasi kepada pengurus
  5. Menyampaikan komplain jika ada hal-hal yang dirasa perlu penjelasan dan kekeliruan
  6. Organisasi  menyediakan aturan-aturan untuk memastikan standar operasional dan prosedur
  7. Organisasi memiliki struktur kepengurusan yang dikenal secara baik oleh anggotanya.
  8. Dan lain sebagainya....
Secara logika sehat, kita tidak boleh menuntut dan menyalahkan orang lain/satu organisasi jika kita tidak merupakan bagian dari organisasi  tersebut. Sebaliknya jika karena satu perbuatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan suatu organisasi kita mendapatkan manfaat tentu harus rela menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada organisasi itu.

Organisasi yang bersangkutan juga harus fair mengakui tidak semua guru bantu DKI merupakan anggotanya, karena tidak semua guru bantu DKI mendaftarkan diri, tidak semua kenal dengan pengurus, dan tidak semua mengerti secara lengkap AD/ART, hak dan kewajiban sebagai anggota. Namun demikian tidak juga dapat disalahkan jika organisasi jenis ini merupakan organisasi dalam bentuk gerakan moral, tetapi jika merupakan organisasi profesi tentu hal-hal di atas harus dipenuhi anggota, atau calon anggotanya.

Demikian juga selanjutnya, walaupun kita bukan merupakan satu bagian dari organisasi tertentu dan menemukan ada "sesuatu yang tidak pas" kita tidak boleh "menyerang" organisasi atau pengurusnya. Cara yang baik adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat / guru bantu DKI, untuk berhati-hati dan memberikan informasi yang sebenarnya dari sudut pandang dan cara yang berbeda, dan informasi yang diberikan bukan merupakan persepsi lebih dari itu harus merupakan hasil klarifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.


Guru bantu DKI tumbuhkan persatuan untuk menghasilkan kebaikan. Kembali kepada judul ini dan kepada uraian-uraian di atas terutama terkait isu-isu utama guru bantu DKI. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya: menurut saya kita semua harus kembali menelusuri dan melakukan beberapa hal berikut ini:
  1. Jika belum ada organisasi guru bantu, maka harus di bentuk untuk mewadahi aspirasi Guru Bantu DKI
  2. Jika sudah ada tetapi berbeda prinsip dan tujuan, maka bisa di dekatkan dengan cara mengidentifikasi persamaannya
  3. Juka sudah ada secara defacto, dejure dan beraktifitas melayani GB-DKI dengan baik dan berjuang menyampaikan tuntutan GB-DKI kepada banyak pihak, tentu menjadi mudah untuk membesarkannya, tinggal kita dukung bersama-sama, dengan cara mengajak GB-DKI menjadi anggota, dan pengurus menetapkan kriteriannya, penuhi kriteria yang ada dan dukung semua aktifitasnya.
  4. Jika organisasinya sudah ada, pengurusnya tersedia dan anggotanya juga sudah ada dengan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan pengurus. Maka selain anggota yang terdaftar, tidak merupakan bagian dari organisasi itu. harus mengerti tidak boleh menuntut apalagi menyalahkan, yang boleh adalah memberikan pencerahan.
Mempersatukan GB-DKI menurut saya belum memasuki wilayah mempersatukan organisasi, tetapi mempersatukan guru bantu DKI kedalam sebuah organisasi. Hal ini mungkin menjadi lebih mudah jika GB-DKI sudah memiliki organisasi yang terstruktur. Caranya adalah; Perluas sosialisasi, memastikan kepemilikan kartu anggota,  dan memastikan semua kewajiban dan hak seimbang diantara semua komponen organisasi.

Atau jika mau menyatukannya dalam level antara organisasi, tentu ada beberapa organisasi lain yang sudah ada, dengan struktur kepengurusan berbeda dan dengan anggota yang berbeda, kemudian antara beberapa organisasi itu terjadi persoalan tumpang tindih tujuan, tumpang tindih tuntutan, tumpang tindih visi, misi, dan tumpang tindih strategi implementasi, apalagi sampai berkompetisi dalam merebut simpati anggota yang sama, dan menuntut kepada pemerintah atau lembaga pemerintahan yang sama.

Namun sebaik-baik organisasi adalah bermanfaat bagi semua orang, terutama bermanfaat bagi guru bantu DKI, karena itulah sebuah organisasi harus terus menjunjung tinggi asas-asas pelayanan, partisipasi, dan empati, dan memiliki anggota yang mengerti hak dan kewajiban. Bukan hanya menagih janji tetapi juga berkonstirbusi.  Pasti Bersama dan Bersatu akan lebih baik bagi Guru Bantu/Irwan Putra.

GB-DKI: Cek And Recheck Informasi Sebelum Bertindak

Written By Guru Bantu DKI on Kamis, 06 Juni 2013 | 11.55



Guru Bantu DKI: Suatu informasi, kabar atau berita sebelum digunakan sebagai dasar bertindak, hendaknya terlebih dulu pengunanya melakukan cek and ricek, agar tidak terjadi kesalahan dan berakhir dengan penyesalan.

Hal ini perlu dilakukan mengingat beberapa kejadian terkait informasi yang belum tentu kebenarannya, bahkan nyata-nyata tidak benar alias mengada-ada.

Sebagai seorang muslim tidak berlebihan jika GB-DKI melihat QS al Hujarat (6): “Wahai orang-orang beriman, jika seorang datang kepada kalian membawa berita yang patut diragukan kebenarannya, maka selidikilah berita itu dengan seksama. Agar kalian tidak melakukan tindakan kebodohan terhadap suatu kaum, sehingga kalian menyesali atas apa yang kalian lakukan itu.” 

Bagi sahabat dengan Agama dan Kepercayaan yang berbeda, silahkan di cari dan didalami dalam kitab suci masing-masing tentu tersedia peringatan terhadap pentingnya kewaspadaan terhadap informasi sebelum, di yakini, disebarluaskan dan dilakukan, sehingga tidak terjadi simpang siur, bahkan jika nyata-nyata berpotensi merugikan orang lain.

Adapun  sebab dipublishnya tulisan ini  adalah didasari ketika beredarnya sejenis formulir SKAM di Grup FB Guru Bantu DKI, yang harus di serahkan secara langsung ke Dinas Pendidikan DKI tanpa boleh diwakilakan, tindaklanjutnya adalah terjadinya penumpukan guru bantu DKI untuk melakukannya karena diiringi juga dengan informasi batas waktu terakhir, padahal sampai hari inipun belum ada edaran resmi terkait persoalan tersebut.

Di Pihak lain adanya informasi tentang pembukaan rekening Bank yaitu BRI, yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengalirkan honor Guru Bantu DKI. Kira-kira informasi yang beredar adalah sebagai berikut“ Hasil pertemuan Pengurus  FKGBI DKI dengan Bapak Pranata Ditjen Dikdas Kemdikbud bahwa: Honor Guru Bantu, SD, SLB SMP, akan dibayarkan melalu Bank BRI dengan syarat: Membawa photocopy SK Guru Bantu, dan copy KTP. “Nomor Rekening BRI (bisa di lihat di ketua Wilayah) sumber status Facebook 24 Mei, Pukul 12;11
Pasca informasi ini, sebagian GB-DKI mengalami kebingungan harus bertemu ketua wilayah itu dimana, siapa orangnya, karena tidak semua GB DKI merupakan anggota dari organisasi guru bantu. Sehingga tidak mengenal orang yang dimaksudkan, dan informasi yang beredar tidak dimulai dengan kalimat "Kepada Anggota FKGBI" sehingga informasi hanya di khususkan untuk anggota saja, tetapi informasinya seakan-akan bahwa seluruh GB DKI adalah anggota FKGBI yang secara otomatis dipersepsikan mengenal ketua wilayahnya. Kemudian beredar isu walaupun sumbernya tidak bisa membuktikan bahwa ada beberapa pungutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya seperti itulah postingan status GB dalam grupnya.

Setelah di lakukan konfirmasi ke pihak Bank BRI, ternyata belum ada perubahan prosedur/tatacara pembukaan rekening, bahwa masih tetap nomor rekening di keluarkan oleh pihak Bank setidaknya masih sesuai dengan tatacara yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. (sangat jelas diuraikan pada Pasal 12 dan Pasal 14)  terkait kerahasian Bank, Prosedur, dan Sanksi dan kami mendapatkan penjelasan ini secara rinci dari pihak BRI. Sehingga tidak benar jika Nomor Rekening Bank harus di lihat di Ketua Wilayah Guru Bantu, atau dalam sebutan lain tidak dibenarkan berada ditangan pihak ketiga sebelum calon nasabah datang langsung dan menyerahkan persyaratan yang ditentukan untuk membuka rekening baru.(Pihak ketiga yang dimaksud adalah selain instistusi atau perorangan) yang bekerja sama dengan BRI

Setelah adanya simpang siur informasi terkait hal ini, salah seorang yang berinisitaif melakukan pembagian nomor rekening mengatakan sebagai berikut: 

bahwa no rek BRI temen2 dr tingkat SLB SD SMP benar kami dapat langsung dari Bapak Pranata yg mengurusi pembayaran gaji GB melalui ibu efi di hubungi langsung oleh beliau dan disebarlah ke masing-masing wilayah GB DKI Jakarta, tetapi tdk satu-satunya cara harus ke koordinator wilayah utk tahu nomor rekening nya, teman-teman GB juga bisa langsung ke BRI, tetapi ada kendala dibeberapa BRI (wajar dong model baru tdk akan berjalan mulus), maka melalui koordinator wilayah lebih mudah melihat nama dan nomor rekening karena sudah jelas klasifikasi nama, unit kerja dan nama-nama yang sama akan mudah terlihat dibandingkan ke BRI (itu case yg di dpt temen2 GB)” dikutif dari Grup  FB Rabu 05 Juni 2013 Pukul 21:56

Dari uraian diatas logikanya menjadi: Karena guru bantu tidak mudah mendapatkan informasi dari pihak bank maka FKGBI memberikan kemudahan untuk mengetahui Nomor Rekening melalui ketua wilayah. kalau ini maksudnya, artinya seakan-akan FKGBI mempunyai hubungan khusus dengan pihak BRI.

Namun faktanya adalah: Tidak ada kesulitan dalam mendapatkan nomor rekening jika melengkapi persyaratan dan berhadapan dengan pihak BRI.   Nomor rekening sudah ada di pengurus FKGBI sebelum guru bantu berhadapan dengan pihak BRI (bagaimana di sebut sulit mendapatkan nomor rekening), jadi pernyataan "lebih mudah, model baru tidak akan berjalan mulus" dan menjadi mulus dan mudah jika bertemu terlebih dahulu dengan ketua wilayah adalah untuk mendapatkan nomor rekening hanyalah ilusi semata, karena pernyataan dan informasi yang dikeluarkan jelas jelas mendahului fakta dan pengalaman. Tidak di alami tetapi berasumsi. Beredarnya informasi untuk membawa persyaratan ke BRI keluar bersamaan setelah nomor rekening berada ditangan ketua wilayah, bukan setelah guru bantu datang ke Bank lalu dipersulit atau kesulitan dalam mendapatkan nomor rekening BRI

Jika guru bantu datang ke pihak Bank dalam mengurus rekening lalu mengalami masalah  dan kemudian yang disebut ketua wilayah ikut membantu kemudahannya, baru disebut sebagai bantuan. Tetapi dalam persyaratan juga tidak dikatakan seperti itu dan aturannyapun tidak seperti itu. Jika memang ada masalah dalam mendapatkan nomor rekening bank karena berbelit-belit, tempat mengadu dan melaporkannya adalah Kepala / Manajemen bank yang bersangkutan.


Pada penyebaran informasi pertama, bahwa nomor rekening bisa dilihat di ketua wilayah dan untuk selanjutnya berhubungan dengan ketua wilayah, tidak mengatakan dengan alternative berbeda, misalnya, silahkan menghubungi Bank BRI, atau menghubungi ketua wilayah jika memerlukan bantuan…seakan akan dimaknai hanya satu-satunya jalan harus menemui ketua wilayah.

Pada informasi kedua sudah ada perbedaan, : tidak satu-satunya cara harus ke koordinator wilayah untuk tahu nomor rekening juga bisa langsung ke BRI. Mestinya di balik: Mau tahu rekening anda silahkan datang ke BRI atau jika ingin bantuan hubungi ketua wilayah, hal ini disampaikan oleh pihak BRI menanggapi tulisan: "tetapi ada kendala dibeberapa BRI (wajar dong model baru tdk akan berjalan mulus), maka melalui koordinator wilayah lebih mudah melihat nama dan nomor rekening karena sudah jelas klasifikasi nama, unit kerja dan nama-nama yang sama akan mudah terlihat dibandingkan ke BRI (itu case yg di dpt temen2 GB)” 

Pada bagian ini pihak BRI menayakan kendala apa yang di alami oleh calon nasabah,  kemudian model baru seperti apa yang dianggap tidak akan berjalan mulus, kemudian nama-nama dan nomor rekening sudah jelas klasifikasi nama, unit kerja  dan nama yang sama akan mudah terlihat maksudnya apa? Jika dibandingkan ke BRI, padahal menurut pihak BRI merekalah yang mengeluarkan rekening, tentu mereka yang lebih tahu karena punya system dan database yang terkoneksi melalui hubungan antar Bank misalnya dengan Bank DKI sebagai Bank Nasabah awal (sistem online misalnya melalui ATM Bersama) termasuk dengan Bank lain dibawah koordinasi Bank Indonesia

Pihak BRI juga menanyakan kasus-kasus yang dihadapi calon nasabah khusunya GB-DKI karena mereka memiliki standar tertentu dalam melayani customer, kreditur, debitur dan masyarakat secara umum. Silahkan dituliskan nama customer servicenya jika dianggap berbelit-belit dan mempersulit urusan nasabah atau calon nasabah.

Uraian di atas sebenarnya cukup meberi hikmah kepada kita semua, khususnya GB DKI Jakarta untuk selalu cek and recheck setiap informasi. Terkadang niat baik ingin membantu tentapi karena informasi yang tidak lengkap, atau pemberi informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku menyebabkan merugikan atau merusak nama baik pihak lain atau lembaga lain yang belum tentu sesuai dengan informasi yang beredar..

Saatnya kita semua semakin cerdas dalam menerima, mengelola dan mengunakan infromasi yang ada, Jika tidak maka istilah "Homo homini lupus", sebuah frase singkat yang pertama kali diucapkan oleh Plautus pada 195 SM, yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, adalah sebuah penegasan bahwa manusia itu mengganggap penaklukan terhadap manusia lainnya adalah sebuah kodrat

Janganlah kita gegabah dalam bertindak dalam penyebaran informasi hanya karena kemudahan dalam menyebarkannya melalui media dan kemajuan teknologi yang tersedia. Banyak sekali tersedia aturan-aturan terkait cara-cara penyebaran informasi melalui berbagai media termasuk media online.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada UU No.11 Tahun 2008 ini dijelaskan :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB VII Perbuatan Yang Di Larang. Pasal 35 UU.ITE menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Pasal 37 UU.ITE menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

BAB IX Ketentuan Pidana :Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi sebelum anda mengerti akibat dan resiko, karena bisa jadi informasi yang disebarkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum, dan digunakan pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut secara hukum. Karena salah-salah Anda bertindak tentu tidak boleh lari dari tanggung jawab. Tidak percaya? ya tidak usah dicoba. / Irwan Putra

Jika Bumi Hanya Sebuah Desa Kecil, dan Guru Bantu DKI adalah Penduduknya

Written By Guru Bantu DKI on Jumat, 31 Mei 2013 | 21.22

Sepertinya baik bagi kita GB-DKI Jakarta selalu menjawab dengan jawaban "baik" jika seseorang bertanya apa kabar, bagaimana keadaannya? Keadaan adalah: Apa yang ada, terjadi dan berlangsung di sekitar kita. 

Keadaan adalah kondisi terkini yang kita rasakan, tentu keadaan itu tidak selalu sesuai harapan, namun jawaban Baik akan memberikan epek yang lebih positif, menambah persahabatan dan persaudaraan diantara kita sesama guru bantu DKI, selebihnya pernyataan dan jawaban yang baik, selalu mencerminkan karakter dan cara pandang pemiliknya, bukahkah kita sering mendengar: "Bahasa akan sangat jelas menunjukan bangsa"

Begini logikanya: Keadaan adalah situasi dan kondisi yang ada (Ke-ADA-an). Jika kita menolak apa yang ada maka kita jelas-jelas menolak kepemilikan, menolak apa-apa yang sudah kita punyai dan rasakan. Jika kita menolak yang ada, sama dengan kita membuang yang ada. Jika kita menolak yang telah ada, maka yang belum ada akan takut mendekat, kenapa takut mendekat karena khawatir akan di tolak juga.

Misalnya dua orang guru bantu DKI akan bertamu kerumah seorang sahabatnya, pemilik rumah menawarkan minuman tapi yang ada hanya teh manis? satu orang menjawab ia, teh manis boleh, yang satunya mengatakan tidak usah, karena dia berharap kopi dan beberapa makanan kecil.

Yang setuju dengan teh manis, sajian telah tersedia beberapa waktu kemudian pemilik rumah juga menyuguhkan makanan kecil untuknya. Bagaimana dengan yang menolak teh manis tapi tidak menolak makanan kecil itu? Dia tidak mendapatkan keduanya, karena suguhan itu satu paket, sebaiknya dia juga menerima tawaran yang baik itu, mungkin tidak akan meminum tehnya, tapi bukan berarti tidak mendapatkan kuenya yang dia tidak menolak kue sejak awal. Begitulah kira-kira ilustrasi tentang pentingnya menerima keadaan, untuk mengadakan yang belum ada.

Berikutnya jika Populasi Bumi berkurang hingga menjadi sebuah desa dengan 100 orang Guru Bantu DKI sebagai penduduknya , seperti apakah profil desa kecil yang beragam ini, jika seluruh perhitungan rasio kependudukan dianggap masih berlaku.... Philip M.Hartner, MD dari Fakultas Kedokteran Stanford University Amerika serikat mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Berdasarkan analisanya, desa kecil bumi akan terdiri dari: 57 orang Asia, 21 orang Eropa, 14 orang dari bumi sebelah barat, 8 orang Afrika. 52 perempuan, 48 laki-laki. 80 orang bukan kulit putih, 20 orang kulit putih. 89 Heteroseksual, dan 11 orang Homoseksual.

6 orang memiliki 59% dari seluruh kekayaan bumi, dan sebagian besar dari amerika serikat. 80 orang tinggal dirumah yang tidak memenuhi standar, 70 orang tidak dapat membaca, 50 orang menderita kekurangan gizi, 1 orang hampir meninggal dunia, 1 orang sedang hamil, 1 orang memiliki latar belakang perguruan tinggi, 1 orang memiliki komputer.

Beruntungkah Kita????
Marilah kita renungkan analisa Hartner dan mulai dari hal-hal sebagai berikut:
  1. Jika kita tinggal dirumah yang baik, memiliki banyak makanan dan dapat membaca, kita adalah bagian dari kelompok terpilih.
  2. Jika kita memiliki rumah yang baik, makanan, dapat membaca dan memiliki komputer, kita merupakan kelompok elit.
  3. Jika kita bangun pagi dan merasa sehat, kita lebih beruntung dari jutaan orang yang mungkin tidak akan dapat bertahan hidup dalam minggu ini.
  4. Jika kita tidak pernah merasakan bahaya perang, kesepian karena dipenjara, kesakitan karena disiksa, atau kelaparan dan kurang gizi, kita selangkah lebih maju dibandingkan dengan 500 juta orang di dunia.
  5. Jika kita dapat menghadiri pertemuan politik, keagamaan, dan ilmu pengetahuan tanpa merasa takut akan dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau mati, kita beruntung, karena lebih dari 3 Milyar orang di dunia tidak dapat melakukannya
  6. Jika kita memiliki makanan di lemari pendingin, baju dilemari pakaian, memiliki atap yang menaungi tempat istirahat, kita lebih kaya dari 75% penduduk dunia.
  7. Jika kita memiliki uang di Bank, di dompet, dan mampu membelanjakan sebagian uang itu untuk menikmati hidangan restoran, kita merupakan angota dari 8% kelompok orang kaya di dunia
  8. Jika orang tua kita masih hidupdan menikmati kebahagian pernikahannya, maka kita termasuk salah satu kelompok orang yang daktegorikan langka..terutama di Amerika Serikat
  9. Jika kita mampu menegakkan kepala dengan senyuman di bibir dan merasa benar-benar bahagia, kita memiliki keistimewaan tersendiri, karena sebagian besar orang tidak memperoleh kemampaun dan kenikmatan itu
  10. Jika kita dapat membaca pesan ini, kita baru saja menerima karunia ganda, karena seseorang memikirkan kita, dan kita jauh lebih beruntung dibandingkan lebih dari 2 Milyar orang yang tidak dapat membaca sama sekali

Semoga kita guru bantu DKI Jakarta terus menikmati hari-hari yang indah ini, hitunglah karunia keberuntungan yang kita peroleh, dan sampaikan hal ini kepada orang lain untuk mengingatkan bahwa sebenarnya..Kita adalah orang orang yang sangat beruntung, namun demikian kita masih dapat memperoleh keadaan dan keberuntungan yang lebih dari sekarang, karena kita mampu, pantas, dan memiliki hak untuk keadaan yang lebih baik.

Benar ilustrasinya apabila bumi ini hanya sebuah desa kecil, Jika bumi ini lebih besar dua kali dari keadaan sekarang dengan jumlah dan sebaran penduduk yang lebih besar kelipatannya, Guru Bantu DKI Jakarta tetap saja punya kapasitas sebagai penduduk kelas menengah, karena itulah saya mengajak kita semua, terima segala keadaan tetapi tidak boleh berhenti untuk keadaan berikutnya, mengusahakan dan meraih apa yang belum ada, tentu dengan cara-cara yang santun, cerdas, dan bertanggung jawab/* Irwantra

Guru Bantu DKI, Proses Instan Yang Berbuah Kebingungan

Written By Guru Bantu DKI on Rabu, 29 Mei 2013 | 00.49

Jika kita berbicara persoalan "instan" maka contoh yang paling dekat adalah Mie Instan, selalu instan dalam proses menuju mulut walau tersedia dengan variasi bungkus dan warna, urusan rasa tidak jauh berbeda, yang selalu sama adalah terteranya tulisan 100% halal. 

Mie Instan ini juga indentik dengan jenis makanan tanggap darurat bencana, sekedar mengganjal rasa lapar, atau mengantisipasi masuk angin, apakah penuh nutrisi? biarlah peneliti yang berkompeten menjawabnya, tapi dari dulu hingga kini, urusan rasa sesuai dengan standar bumbu yang menyertainya. Rasa Mie Instan bisa dipastikan tidak terkait sama sekali dengan koki/juru masak. Siapapun kokinya, jika cara instan hanya berorientasi kecepatan sebelum bertambah "teriakan" yang sudah menunggu hidangan.

Mie Instan ini juga sering kali menjadi wakil atau bukti dari sebuah tindakan cepat pemerintah untuk merespon kritikan atas tindakan lambat dalam berbuat. Prosedurnya juga sederhana: siapkan mangkuk, panaskan segelas air, masukan mie instan, tambahkan bumbu, siap disajikan.

Ilustrasi di atas, agak mirip jika tidak mau dikatakan sama dengan proses tertunda-tundanya Status CPNS dan pecairan Honor Guru Bantu DKI Jakarta. Persoalan tertundanya Status CPNS dan honor rutin Guru Bantu DKI ini akan terus di suarakan melalui berbagai cara, perorangan dan kelompok, secara lisan dalam berbagai kesempatan maupun melalui tulisan. 

Merasa tidak ada tanggapan dan penjelasan yang berarti dari pemerintah, sebagian dari komunitas GB-DKI 21 Mei 2013 yang lalu dengan terpaksa melakukan tindakan unjuk rasa secara langsung yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Guru Bantu DKI Jakarta (FKGBI) dan Kemdikbud merspons dengan memfasilitasi dialog langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

Target dari pertemuan ini adalah desakan terhadap percepatan pencairan Honor GB-DKI Jakarta. Tertundanya pencairan honor Guru Bantu DKI ini memang tidak dialami oleh semua GB DKI, setidaknya untuk guru yang bekerja pada tingkat SMA/K sudah dicairkan sekitar bulan April yang lalu melalui Bank DKI.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh FKGB adalah satu pilihan yang sepatutnya mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat dan semua guru bantu DKI, karena pilihan itu disamping memperjuangkan hak-hak anggotanya, juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah NKRI selebihnya menuntut hak adalah satu kewajiban juga, karena ada kata-kata bijak. "bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" tentu istilah ini tidak selalu identik dengan guru bantu DKI, namun menunggu selama 5 bulan menjadi wajar jika berbuah kebingungan dan menimbulkan tekanan psikologis kepada guru bantu DKI.

Terkait tertundanya Status CPNS dan pencairan honor sebagian besar Guru Bantu-DKI sejak awal tahun 2013, pemerintah lagi-lagi menyodorkan cara instan sebagai resep yang jitu. “Cara-cara tersebut sebenarnya hanya menyelesaikan masalah diujungnya saja, tidak menyentuh akar permasalahannya.

Pemerintah lebih suka memilih cara instant supaya mudah dihitung angka-angkanya, terlihat hasilnya dan dinilai berhasil. untuk meredam tuntutan sesaat.Padahal upaya seperti itu hanya sementara saja, dan tetap akan bepotensi terulang lagi dimasa-masa mendatang. "seperti paku, dipalu baru bergerak"

Guru Bantu DKI saat ini mengalami tekanan psikologis yang  luar biasa, setidaknya hal ini terekam dari berbagai dialog dan posting masing-masing update satus guru pada grup jejaring sosial yang mereka kelola. Tidak hanya dari kondisi skema pencairan honor yang terus berubah ubah, namun juga tekanan dari kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada Guru Bantu DKI terkait status CPNS mereka yang tertinggal dibandingkan daerah lain.

Melebarnya jurang kesejahteraan dengan beban kerja yang sama antara guru bantu dengan guru PNS lainnya, rendahnya tingkat jaminan sosial, tidak jelasnya penghargaan dan perlindungan terhadap guru bantu menyebabkan guru bantu DKI akan terus bergelut dengan kondisi yang ada.

Guru Bantu DKI juga terdiri dari orang-orang terpelajar dengan berbagai latar belakang keilmuan, tentu dapat dipastikan agenda jangka panjang mereka untuk hak-hak persamaan status, persamaan perlakukan, dan persamaan kewajiban akan terus menjadi prioritas utama isu dan tuntutan sebagai warga negara yang merdeka.


Hubungan pemerintah dengan guru bantu diawali dengan adanya rekruitmen oleh pemerintah melalui Kementian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Baca Sejarah Guru Bantu DKI kemudian yang dinyatakan lulus, masing-masing mendapatkan SK yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hubungan kerja antara Guru Bantu DKI dengan pemerintah juga tertuang secara jelas dan rinci dalam sebuah SPK, dimana dapat dimaknai hubungan itu adalah hubungan dalam lingkup yang profesional dan struktural.

Kebijakan lain yang juga instan adalah proses migrasi rekening guru bantu dari Bank DKI ke Bank lain, kenapa disebut Bank lain karena pemerintah tidak mempublikasikan secara resmi melalui jajaran strukturalnya misalnya melalui  Dinas Pendidikan DKI, melalu Sub Dinas Pendidikan DKI atau melalui sekolah, migrasi ke Bank apa untuk menyalurkan honor guru bantu. 

Kebingunan ini terlihat dalam jejaring sosial Guru Bantu DKI, seakan-akan prosedurnya: Guru bantu datang ke BRI  karena "Honor Guru bantu  SD, SLB dan SMP akan dibayarkan melalui bank BRI dengan syarat : Membawa Foto Copy  SK Guru bantu dan Foto Copy  KTP , No Rek BRI ( bisa dilihat di Ketua wilayah ) kemudian dibawa ke Bank BRI Terdekat ; untuk TK dan SLTA tetap melalui Bank DKI . Untuk info selanjutnya silahkan hub Ket willayah. kira-kira demikianlah info yang beredar dalam jejaring sosial guru bantu DKI

Mungkin cara diatas adalah dimaksudkan untuk tindakan cepat, karena logikanya seakan-akan pemerintah telah memberikan nomor rekening guru bantu kepada Pengurus FKGBI. lalu apakah setiap guru bantu mengetahui siapa ketua wilayah dimaksud, di bank mana dia bertugas (karena Rekening Bank hanya dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan, bukan dikeluarkan oleh Kemdikbud) lalu apakah ada kewajiban setiap guru bantu menjadi anggota dari sebuah organisasi, tentu tidak ada kewajiban itu, setidaknya tidak tertulis dalam SPK dengan  pemerintah. Mungkin cara ini memudahkan dari satu sisi tetapi menimbulkan kesulitan dan kebingungan di sisi lain.

Pada masa mendatang, sebaiknya pemerintah menggunakan jalaur-jalur pemerintah dalam tata kelola administrasi dan keuangan guru bantu DKI. tentu dengan menggunakan aparat struktural dibawahnya dalam distribusi dan penyebaran informasi, melalui Dinas Pendidikan DKI dan melalui sekolah dimana guru bantu bertugas, jika kemudian tata kelola administrasi itu harus melibatkan organisasi non pemerintah, maka akibatnya adalah distribusinya bisa sangat cepat untuk satu bagian dan menjadi lambat dibagian yang lain karena guru yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari organisasi non pemerintah yang dimaksud. 

Karena itulah pentingnya pemerintah bekerja secara terstruktur, terencana, terbuka, dan mudah diakses. Jika pekerjaan dilakukan dengan cara instan, yang terjadi adalah identik dengan solusi untuk tanggap darurat bencana, bantuan tersedia tetapi distirbusinya menyulitkan.

Begitu juga yang terjadi pada penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah terkait tenaga honorer. Guru bantu DKI hanyalah bagian pelengkap yang melatarbelakangi keluarnya berbagai kebijakan, tetapi pada saat kebijakan itu diterapkan Guru Bantu DKI luput dari perhatian. 

Cara cara instan pemerintah dalam mengelola persoalan guru bantu DKI dalam berbagai isu yang berkembang, perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan pemerintah seharusnya bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam mencari jalan keluar persamaan status dan persamaan hak Guru Bantu DKI. jika tidak siklus "ketulangan" akan selalu terasa, "ditelan nyangkut di buang sayang" /Irwantra

Sejarah Guru Bantu DKI Jakarta, Mengingatkan Kembali Tanggung Jawab Pemerintah

Written By BUDI PURWANTO, S.Pd on Sabtu, 25 Mei 2013 | 07.49

Guru Bantu DKI, Pasti semua tenaga pendidik yang memiliki NIGB memahami betul mengapa dan bagaimana yang bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Guru Bantu (NIGB) itu, tulisan berikut kembali di munculkan untuk memberikan informasi kepada siapapun, termasuk para birokrat yang tidak mengerti, pura-pura tidak tahu, atau betul-betul tidak memahami sama sekali proses dan awal bermula adanya Guru Bantu di DKI Jakarta.

Sejarah Guru Bantu DKI Jakarta berawal dari adanya Pengumuman Penerimaan Calon Guru Bantu. Penerimaan Calon Guru Bantu di lingkungan Propinsi DKI Jakarta di umumkan dengan nomor pengumuman 083/C5.14/LL.2003 pada tanggal 3 Pebruari 2003.

Pada pengumuman tersebut ditanda tangani oleh tiga pejabat pemerintah ;
  1. Drs. H. Sukesti Martono, M.M. NIP. 470043845 selaku Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta
  2. Ir. H. Gito Utomo Purnomo, M.M. NIP 470036427 selaku Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
  3. Drs. H. Zainal Arifin, M.M NIP 130803885 selaku Kepala BPG Jakarta
Adapun isi pengumuman tersebut sbb ;
Berdasarkan hasil ;
  1. Rapat Koordinasi Departemen Pendidikan Nasional tentang Pengadaan Guru Bantu tanggal 27-30 Januari 2003 di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan, Depok
  2. Rapat Koordinasi Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru DKI Jakarta pada Proyek Pengembangan BPG Jakarta Tahun 2003, tentang Persiapan Program Guru Bantu tanggal 3 Pebruari 2003 di BPG Jakarta, Jl. Nangka No 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan pemerintah propinsi DKI jakarta akan menerima Calon Guru Bantu Non PNS tingkat TK, SD, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Swasta sejumlah 5.644 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir.
  1. PERSYARATAN
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Mempunyai kompetensi yang diperlukan di bidang pendidikan   
  • Tingkat TK : lulusan DII PGTK atau SPG TK 
  • Tingkat SD : lulusan DII PGSD Prajabatan, PGSD Penyetaraan, SPG atau  SGO
  • Tingkat SLTP, SMU dan SMK : lulusan S1 Kependidikan sesuai bidang studi /S1 Non Kependidikan + Akta IV.
  1. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Guru tidak tetap non PNS di sekolah swasta, atau caoln guru baru yang mempunyai rekomendasi dari Yayasan Pendidikan Swasta
  3. Berusia serenah rendahnya 18 tahun dan setinggi tingginya 40 tahun
  4. Berkelakuan baik
  5. Sehat jasmani dan rohani
  6. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik
  7. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta
  8. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
  9. Lulus seleksi
 B. PENDAFTARAN 

Waktu Pendaftaran
Penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, pengisian biodata, dan pengambilan Nomor Peserta Ujian oleh  yang bersangkutan mulai tanggal 17 Februari 2003

Tempat Pendaftaran 

Pendaftaran dilaksanakan di : Balai Penataran Guru Jakarta Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat, Jagakartsa, Jakarta Selatan   Telp. 78844879, 7824149, Ext.102 Fax 7806827   (seberang Komplek Ranco Indah
Kelengkapan
  1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada : Yth. Mendiknasc.q Gubernur Propinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat
  2. Fotocopy STTB/Ijazah yang dilegalisir olah pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) lembar.
  3. Fotocopy kartu tanda pencari kerja yang masih berlaku dan dilegalisir dari Depnaker (AK.I)
  4. Pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  5. Surat Keputusan pengangkatan guru honorer (Guru Tidak Tetap-GTT) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Pimpinan Yayasan Yang bersangkutan
  6. Kelengkapan administrasi dimasukkan dalam stofmap ;
  • TK warna kuning
  • SD warna merah
  • SLB warna hijau
  • SLTP warna biru
  • SMU warna coklat
  • SMK warna orange 
Kelengkapan alat tulis yang harus dibawa saat seleksi/test 
  • Kartu Test
  • Pensil 2B
  • Karet penghapus
  • Alas untuk menulis'
  • Rautan

    1. PELAKSANAAN SELEKSI :
              1. Hari/tanggal  : Minggu, 30 Maret 2003
              2. Waktu          .: 07.30 – 14.00 WIB
              
    1. Pengumuman kululusan diperkirakan akan disampaikan antara 9-15 Mei 2003 di Kantor BPG Jakarta, Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, dan Sudin Pendidikan Kotamadya masing-masing.
    Demikian untuk menjadi perhatian.

    Sejarah singkat ini sebagai bukti yang sangat nyata bahwa semua instansi pemerintah yang terkait jelas telah melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu, dan memahami kapasitas, tugas dan fungsi Guru Bantu. Bahkan lamaran sebagai Guru Bantu ditujukan kepada Mendiknas, cq Gubernur Propinsi DKI Jakarta.

    Terkait Status Guru Bantu DKI: Saatnya Pemerintah Melakukan Evaluasi Diri

    Written By Guru Bantu DKI on Kamis, 16 Mei 2013 | 20.23

    Evaluasi diri adalah sikap terhadap diri mengenai apa yang seharusnya diperbuat setelah melakukan sesuatu. Berikut ini kami kembali mengingatkan pemerintah terkait Status Guru Bantu DKI Jakarta atas beberapa hal, Pemerintah beserta jajarannya yang terkait dengan persoalan ini agar dapat mengevaluasi kebijakan dan pandangannya, sehingga ada hal-hal baru yang lebih adil dan tidak menempatkan posisi Guru Bantu DKI pada satus quo.

    Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah dan jajarannya dalam mengevaluasi diri terkait status Guru Bantu DKI adalah paling tidak meliputi 3 hal utama yaitu: Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, Liberalisasi ekonomi dan demokratisasi, Motivasi dan produktifitas kerja.

    1. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: 

    Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan alat-alat komunikasi dan tranformasi informasi yang semakin canggih dan cepat, telah menimbulkan mobilitas yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Adanya satelit, handphone, internet, telah mempercepat semua orang untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kemajuan itu semua tentu tidak bisa di nafikkan adalah hasil dari pendidikan yang terus berinovasi dan bermutasi menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang ada.

    Tuntutan dan harapan Guru Bantu DKI Jakarta yang telah disampaikan melalau berbagai cara termasuk melalu media online seperti ini harus dimaknai oleh pemerintah dan jajarannya sebagai usaha dan upaya cerdas dari seorang pribadi maupun komunitas Guru Bantu DKI untuk menyampaikan harapannya secara beradab, bermartabat, dan bertanggung jawab, Tentu pemerintah yang aspiratif dan memiliki kepekaan tidak akan membaca tulisan ini sekedar membaca layaknya membaca cerita pendek dari sebuah karya fiksi semata.

    2. Liberalisasi Ekonomi dan Demokratisasi

    Menggunakan laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator, bukan tingkat PDB per kapita, juga tidak menghasilkan kesimpulan yang lebih tegas. Banyak negara otoriter berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi seperti sejumlah negara Amerika Latin di tahun 1970- 1980-an dan Asia Timur tahun 1980-1990-an. Sementara itu negara-negara berkembang yang relatif demokratis, seperti Filipina, Fiji, atau India, setidaknya hingga pertenganan 1990a-n, terpuruk pada siklus pertumbuhan rendah. Robert Barro pernah melakukan studi tentang hal ini. Hasilnya, ia gagal membuktikan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Meski tidak ada bukti yang tegas bahwa demokrasi membawa kemakmuran, bukan berarti demokrasi itu tidak penting. Ada banyak alasan lain, di luar alasan ekonomi, untuk mengatakan bahwa demokrasi tetap sebuah pilihan terbaik. Demokrasi itu sendiri bukanlah satu-satunya tujuan akhir. Demokrasi akan berarti jika ia juga bisa membawa kesejahteraan. Dan negara-negara maju menjadi contoh bagi kita bagaimana demokrasi bisa bertahan dan dipilih oleh rakyat ketika ia berhasil menghasilkan kemakmuran bagi masyarakatnya. 

    Namun pada kasus Guru Bantu DKI fakta berbicara lain, disamping pendapatan perkapita yang kecil, juga harus menunggu dalam ketidakpastian waktu untuk mendapatkannya, sementara kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi menyebabkan terpecahnya konsentrasi sementara disaat yang sama Guru Bantu DKI harus melaksanakan proses KBM dengan cara yang prima untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. "Bagaimana bisa bekerja dengan konsentrasi penuh sementara persoalan di rumah masih tersisa sebegitu banyaknya" adakah guru yang yang bisa dengan antusias mengajar dan mendidik saat anggota keluarganya merengek rengek minta minum susu. Karena itulah kami menyampaikan Petisi terbuka untuk Pemerintah Republik Indonesia dan jajarannya

    3. Motivasi dan Produktifitas Kerja

    Tidak ada perbedaan pola kerja antara Guru Bantu DKI dengan Guru PNS lainnya. Jika berbeda kami meyakini Pemerintah tidak akan merubah status Exs Guru Bantu di di luar Jakarta menjadi PNS. sudah menjadi fakta dan hasil dari  banyak penelit ian  bahwa kesulitan ekonomi akan berdampak serius bagi kesetabilan mental dan moral. Jelas terekam bagaimana tragedi nasional pada tahun 1998 menimpa DKI Jakarta dan daerah-daerah lainnya, kesulitan ekonomi mengakibatkan "penjarahan" hal seperti ini juga terjadi di banyak negara. Apakah Guru Bantu DKI akan melakukan hal yang serupa? Jelas Tidak. tetapi akan menyebabkan melemahnya semangat, motivasi dan kinerja dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. 

    Bagaimana bisa seseorang bekerja dalam beban yang sama, dengan mengeluarkan energi dan pemikiran yang relatif sama, mengajar dan mendidik anak-anak dari bangsa yang sama, dengan pemerintahan yang sama, dengan aturan dan berbagai regulasi yang sama, dan banyak persamaan lainnya tetapi berbeda dalam penghargaan dari sisi materinya. 

    Guru Bantu DKI tidak ada persoalan jika memandang penghargaan dari sisi profesi yang telah diberkan pemerintah selama ini, terutama penghargaan dalam pengakuan. Namun demikian Guru Bantu DKI tetap melihat ada ketidakadilan yang sangat terasa dan "menyakitkan" Dinyatakan lulus dalam sebuah seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun dengan diterbitkannya regulasi yang terkait dengan Peran dan Status Guru Bantu Secara Nasional, Guru Bantu di Wilayah DKI Jakarta ternyata tidak dalam aturan yang sama. Alasannya adalah karena bekerja di "Instansi Swasta" lalu apakah pemerintah pernah mengevaluasi diri: Bahwa Pemrintahlah yang menempatkan Guru Bantu DKI pada sekolah swasta itu. Pada bagian inilah harus ada perhatian yang mendalam dan solusi yang adil dan bijak yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

    Motivasi dan produktifitas kerja Guru Bantu DKI Jakarta, dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, sangat ditentukan oleh langkah-langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan Status kepegawaian Guru Bantu DKI Jakarta. Jika setiap guru bantu DKI Jakarta mengajar dan mendidik rata rata 100 Orang peserta didik warga Jakarta, maka jika dikaitkan dengan jumlah guru bantu DKI akan ada sekitar 500.000 orang yang ada dalam pendidikan dan pembinaannya. Tentu jumlah ini, tidak bisa dianggap sederhana jika Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dianggap sebagai barometer mutu pendidikan nasional dan sebagai ukuran tingkat indeks pembangunan manusia (Human Development Index)

    Guru Bantu DKI Jelas merasa sangat bertanggung jawab atas arah dan kemajuan Pendidikan Nasional Indonesia, bagaimana mengantarkan warga bangsa sebagai bangsa terdidik yang memiliki peradaban tinggi, budaya yang luhur dan memiliki karakter bangsa Indonesia yang luhur. Tentu bagian ini adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat yang mencintai bangsa dan tanah airnya. 

    sering kita dengar pernyataan "Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau berikan kepada negara ini" GB-DKI tidak akan menguraikan apa yang telah diberikan, tetapi Guru Bantu DKI Jakarta pasti dengan fasih dan tanpa kehilangan sedikitpun kalimat untuk dapat menjawabnya secara tegas, jelas, dan mudah di mengerti. Tapi apa ia, pertanyaan itu masih relevan jika ditanyakan kepada Guru Bantu DKI Jakarta, di saat yang sama status kepegawaian saudara-saudaranya sudah sangat jelas di daerah lain, dan daftar nama penghuni lembaga pemasyarakatan yang di"asramakan" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin panjang, sementara di sisi lain GB-DKI Jakarta masih harus "berjuang" hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, ditengah komitmen dan konstribusinya sebagai "penerang" kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Semoga catatan ini, menjadi perhatian kepada siapapun yang berkesempatan membaca, dan hendaknya menjadi renungan bahwa tulisan ini bukan sekedar hasil dari sebuah imajinasi./ Irwan Putra


    Dialah Pemimpin dan Guru Bantu Kehidupan

    Written By Guru Bantu DKI on Sabtu, 11 Mei 2013 | 01.56

    Satu induk burung yang betubuh agak besar, dan dua ekor anaknya yang bersarang di pohon yang tinggi.(kita misalkan saja burung Elang Jawa), dan satu induk burung kecil dengan dua ekor anaknya yang bersarang di pohon yang rendah, (kita misalkan saja burung kutilang). Dua jenis burung ini ibarat dalam sinema elektronika (Sinetron) akan menjadi pemeran utama, dan kedua burung inilah yang akan menjadi analogi kehidupan kita termasuk guru bantu di DKI Jakarta.

    Burung elang ini adalah type burung pemakan daging, (karnivora) yang dalam hutan belantara Jakarta ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkan makanannya, disamping karena tuannya memang memberikan makanan secara berkala, dia dapat memantau semua pergerakan mangsanya karena sarangnya yang tinggi, kalau di hutan lepas mungkin setinggi Tugu Monas, burung jenis ini jarang merasakan lapar, karena selain makanan pokoknya yang selalu tersedia, masih juga diberikan makanan tambahan untuk menjamin kompetensi dan keberlangsungan jam terbangnya membelah langit Jakarta

    Berbeda dengan Burung Kutilang, untuk hidup di Kota Metropolitan Jakarta, sangat jelas tidak bisa bersarang di pohon yang tinggi, setinggi Tugu Monas itu, makanannya juga bukan kelas daging yang penuh dengan protein, tetapi buah dari tumbuhan liar dan jika beruntung sesekali mendapatkan "serangga" tidak pasti dapatnya, dan kapan bisa mendapatkannya. Kalaupun sesekali mendapatkan daging ya...kutilang ini luar biasa senangnya, karena untuk mendapatkannya terkadang harus sabar menunggu dalam waktu yang lama.

    Elang dan kutilang memang berbeda, baik status maupun lebar sayap dan kepakannya, tetapi soal kicauan, hanya kutilang ini yang bisa meramaikan pagi jari Kota Jakarta. Walaupun suara merdu kutilang ini dibutuhkan banyak orang, tapi agak sulit jika bersaing dalam memperoleh makanan itu, hanya satu sebabnya, komunitas Kutilang hidup dijakarta tanpa memiliki KTP DKI, tetapi memiliki Kartu Indentitas Indonesia. hanya titipan alam dimasa lalu, sebagai imigran dari sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepadanya, tapi jangan lupa kicauannya tetap dibutuhkan untuk meramaikan pagi Jakarta.

    Dalam sahibul hikayat, Burung-burung kutilang ini mulai menuntut persamaan dalam hak-haknya. mereka meramaikan pagi jakarta dengan kacauannya, tetapi agak sulit mendapatkan buah-buahan dan serangga untuk makanan keluarganya, Kutilang ini mulai melakukan loby kesana dan kemari, yang semula kicauan merdunya terdengar indah, kini sesekali mulai serak dan resah. Kenapa resah? karena kutilang-kutilang dibelahan lain Nusantara sudah demikian jelas statusnya. Sementara kutilang jakarta masih berjuang untuk mendapatkannya, ternyata ada burung jenis lain yang juga sesekali berkicau, tetapi tampaknya lebih mendapatkan perhatian. Kutilang Jakarta merasa dirinya jenis burung dalam kelompok 1 (KI) sementara penguasa kota beribicara burung jenis (K2).

    Dalam satu kejadian Kutilang ini sedang mencari makanan buat anak-anaknya, karena sudah sedemikian lama menunggu tidak ada yang bisa di dapat. Kutilang ini mulai terbang agak jauh meninggalkan sarangnya, ditengah perjalanan Kutilang ini bertemu dengan pemangsa  jenis lain yang juga mencari makanan untuk anak-anaknya (di hutan jakarta itu tekanan keadaan bisa saja menjadikan semua yang hidup sebagai mangsa dari keadaan), sayangnya yang kutilang temui adalah pemangsa jenis  karnivora. 

    Ketika bertemu dengan jenis karnivora, jelas sekali kutilang akan menjadi mangsa. Burung kutilang ini berusaha pergi menghindar dan menyelamatkan diri, tetapi keadaan terus memaksanya terdesak, namun kutilang ini tidak pernah berhenti untuk menyelamatkan diri walaupun sedah sangat jauh terbang meninggalkan anak-anaknya di sangkar yang menunggu makanan.

    Dari kejauhan Kutilang ini melihat sesosok manusia, kutilang terbang ke arahnya, sementara pemangsa lain juga beberapa depa ada di belakangnya. Kutilang ini hinggap di bahunya, dengan wajah dan bahasa tubuh yang berharap perhatian, mohon di selamatkan dari tindakan ketidak adilan. Kutilang berkata dalam bahasa imajinernya: "Tuan tolong selamatkan saya, Saya teraniaya karena perlakukan yang sangat tidak adil. Saya menjadi mangsa dari yang meburu saya, saya harus bisa bertahan hidup, karena saya punya anak-anak yang menunggu saya, anak-anak saya berharap saya pulang dengan kabar suka cita dan membawakan makanan untuk mereka.

    Burung yang memburunya juga sampai, dan berkata: "Tuan serahkan buruan saya sudah berpuluh-puluh kilometer saya mengejarnya, jangan sampai pengorbanan saya sia-sia, saya hanya memcari makanan untuk anak-anak saya, yang saya tingggalkan disarangnya, dan mereka akan bersedih ketika pulang saya tidak membawakan apapun untuk mereka.

    Sahabat semuanya. Jelas sekali ternyata orang yang bijak mengurangi perkataannya dan melebihkan tindakannya. Orang itu mengambil pisau yang terselip di pinggangnya, pisau kala itu dijadikan sebagai simbol kekuasaan loh. Ketika dia mengambil pisau dari sarungnya, Burung Kutilang berkata "Jangan bunuh saya Tuan, anak-anak saya menunggu kepulangan saya, mereka membutuhkan saya dalam pendidikan dan perkembangannya.

    Orang itu merapatkan pisau ke kakinya, lalu menyayatkan daging betisnya. dan menyerahkan kepada burung pemakan daging itu, bawalah ini temui dan penuhi harapan keluargamu, lalu burung itu pergi. Orang itu juga membuka tasnya, dia mengambil beberapa buah dan bijian dan menyerahkannya kepada Burung Kutilang itu, "bawalah ini kepada anak-anakmu dan jangan patahkan harapan mereka, kamu telah berjihad untuk keluarga dan bangsamu" itu sungguh tindakan yang luar biasa....lalu burung kutilangpun kembali.

    Apakah sahabat semua ingin tahu, siapakah orang itu? orang itu adalah Pimpimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak pernah mematahkan harapan sesiapapun, Pemimpin yang bertanggungjawab, pimimpin yang selalu sesuai antara ucapan dan perbuatan, dia Pemimpin sekaligus Guru. Guru Bantukah...atau Guru apa. Dia adalah Pemimpin sekaligus Guru Kehidupan.

    Jika tulisan ini, mirip dengan kenyataan di sekitar sahabat, ini mungkin saja kebetulan, atau bisa jadi gambaran dari kehidupan kita bersama. Maafkan jika ada yang tidak berkenan. /Irwantra

    Petisi Terbuka Guru Bantu DKI Untuk Presiden Republik Indonesia

    Written By Guru Bantu DKI on Kamis, 09 Mei 2013 | 01.37



    Kepada Yth.
    Susilo Bambang Yudhoyono
    Presiden Republik Indonesia


    Tembusan: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Menteri Keuangan
    Gubernur DKI Jakarta
    Komisi X DPR-RI
    Komisi E DRPD DKI Jakarta

    Dengan hormat,
    Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan diberikan banyak kemudahan dalam memimpin pemerintahan dan rakyat Indonesia.

    Melalui surat ini, Kami Guru Bantu DKI Jakarta, warga negara Republik Indonesia sebagai Pendidik, sebagai Ayah, sebagai Ibu, sebagai orang tua dari anak anak kami, dan sebagai guru dari anak didik kami  akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan terkini Guru Bantu DKI Jakarta.

    Mohon Bapak Presiden mencermatinya, menelaahnya secara dalam, dan jika berkenan untuk mencoba sedikit berempati atas apa yang kami rasakan saat ini, terkait dengan persoalan jangka pendek yang mendesak, dan persoalan jangka menengah yang kami selalu mengharapkan solusi
    .
    Adapun yang menjadi latar belakang Petisi ini adalah terkait dengan status Guru Bantu DKI Jakarta, status, kewajiban dan hak-haknya sebagai masyarakat dan tenaga pendidik yang secara langsung terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa

    1. Pasal 31 UUD 1945
    2. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 Tahun 2012, tentang perubahan kedua atas PP.48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS khususnya (Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2) dan (Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3)
    4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang  Honorarium Guru Bantu, (pasal 1 dan pasal 2)
    5. Pemerintah menentukan tenaga honorer kedalam kelompok (K1 dan K2) tetapi keberadaan Guru Bantu DKI tidak secara jelas dinyatakan pada kelompok yang mana.

    Tuntutan Dan Saran
    1.    Belakangan ini berkembang wacana dan sibuknya tenaga honorer dalam pendataan sebagai CPNS, pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan kriteria, Kelompok/KI adalah mereka yang bekerja pada instansi pemerintah dengan pembiayaan APBN/APBD. Kelompok berikutnya/K2 adalah mereka yang bekerja Pada instansi pemerintah, tetapi tidak dibiayai oleh APBN/APBD, kedua kelompok ini merupakan pembahasan oleh pemerintah, dimanakah posisi Guru Bantu DKI. Kami mengharapkan pemerintah tegas dalam memposisikan kapasitas dan status Guru Bantu DKI

    2.   Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi kami anggap terburu-buru dalam menentukan kalsifikasi Tenaga Honorer dalam bidang pendidikan karena sudah menjadi fakta hal apapun yang dilakukan dengan nafsu, pasti berkeinginan cepat selesai, Sehingga Guru Bantu DKI tidak teridentifikasi secara tegas, karena jika termasuk kelompok KI mestinya telah selesai, jika masuk K2 tidak tepat karena di biayai secara langsung oleh APBN setelah lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah

    3.  Guru Bantu DKI tidak pernah mempersoalkan akan ditempatkan disekolah apa, hanya faktanya adalah Guru Bantu DKI ditempatkan di Sekolah Swasta oleh pemerintah, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan guru itu sendiri. Jika Sekarang ternyata karena bekerja di Instansi Swasta menjadi persoalan, maka itu semua harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan berarti Guru Bantu DKI yang harus menerima akibatnya, Pemerintah harus bertanggung jawab, dan segera mencarikan jalan keluarnya.

    4.  Bekerja pada instansi pemerintah juga memiliki arti yang tidak baku, berbeda ketika seseorang bekerja di instansi swasta yang tidak ada intervensi pemerintah dalam proses dan aktifitas produksinya.  Ketika seorang Guru Bantu, bekerja di Sekolah Swasta, tidaklah secara otomatis mengandung arti bekerja pada instansi swasta, layaknya perusahaan swasta atau pabrik.

    Guru bantu betul bekerja pada sekolah swasta, tetapi ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah, kurikulumnya dari pemerintah, Ujian Nasional dan standarnya dari pemerintah, Ijazahnya dari pemerintah, diawasi secara ketat dan berkala oleh pemerintah, Guru Bantunya di SK kan oleh pemerintah dan lokasi bertugasnya ditempatkan pula oleh pemerintah , termasuk honornya juga dari pemerintah, serta mendidik anak bangsa Indonesia yang dipimpin oleh pemerintah, lalu masih relevankan mendikotomikan instansi pemeritah dan swasta dalam bidang pendidikan.

    5.   Pemerintah Presiden SBY memiliki Menteri Koordinator yaitu Menko Kesra terkait dengan bidang pendidikan dan Menko Ekonomi terkait dengan bidang keuangan. Pertanyaannya apa yang mereka koordinasikan selama ini, apalagi sekarang Menko Ekonomi sekaligus merangkap Menteri Keuangan. Untuk apa Menteri Koordinator jika antara kementerian saling “membintangi” dan yang dirugikan adalah rakyat terutama dalam sektor pendidikan masyarakat. 

    Anggaran pendidikan masyarakat tertunda, Honor Guru Bantu DKI, untuk SD, SMP belum kunjung dicairkan oleh Pemerintah sampai sekarang Padahal sudah secara tegas dinyatakan dalam Permendiknas di atas.

    6.     Kami menuntut pemerintah agar mengurai kembali “benang kusut” ini, sehingga ada keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pencerdasan bangsa sebagaimana di amantkan oleh UUD 1945, (Guru Bantu DKI) Pemerintah diharapkan mengintensifkan pola komunikasi public atas berbagai kendala dan hambatan, agar tidak terjadi kecurigaan dan prasangka khususnya dari Guru Bantu DKI Jakarta. 

    7.  Kami menuntut transparansi dan percepatan pencairan honorarium Guru Bantu, karena seharusnya dibayarkan setiap bulan, tetapi sebagian besar guru bantu belum menerimanya dalam kurun 4 bulan terakhir.  Honor itu tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk dukungan transportasi dari dan ke tempat kerja, hal ini yang sering sekali Pemerintah terkait tidak peka, tidak mengerti, dan tidak memiliki rasa empati, kalau tidak mau disebut tidak peduli.

    8.       Pemerintahan yang Bapak Presiden pimpin akan berakhir tahun 2014, dan menurut Undang-Undang tidak akan dapat di pilih kembali, kami mengharapkan Bapak meninggalkan kenangan yang baik kepada Guru Bantu DKI, karena kami selalu menunggu dan mendukung jargon Bapak dalam  memimpin Pemerintahan yang selama ini begitu popular “Ayo Lanjutkan” pasti lebih cepat akan lebih baik.


    Demikian petisi ini kami ajukan sebagai bentuk dari upaya  menyeimbangkan antara kewajiban dan hak-hak warga Negara, Serta dalam usaha menjamin kepastian dan  peningkatan mutu pendidikan menuju kearah yang lebih baik pada masa-masa mendatang. Terima Kasih atas perhatiannya

    Saya/Kami yang bertanda-tangan dibawah ini, mengajukan Petisi mewakili  Pribadi dan Guru Bantu DKI Jakarta, Pendidik dan masyarakat pada umumnya.

    Jakarta, 09 Mei 2012/01.37
     
    Support : Creating Website | Guru Bantu DKI | Irwantra EDP
    Copyright © 2011. Guru Bantu DKI Jakarta - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Mas Template
    Proudly powered by Blogger