Home » » Guru Bantu DKI, Proses Instan Yang Berbuah Kebingungan

Guru Bantu DKI, Proses Instan Yang Berbuah Kebingungan

Written By Guru Bantu DKI on Rabu, 29 Mei 2013 | 00.49

Jika kita berbicara persoalan "instan" maka contoh yang paling dekat adalah Mie Instan, selalu instan dalam proses menuju mulut walau tersedia dengan variasi bungkus dan warna, urusan rasa tidak jauh berbeda, yang selalu sama adalah terteranya tulisan 100% halal. 

Mie Instan ini juga indentik dengan jenis makanan tanggap darurat bencana, sekedar mengganjal rasa lapar, atau mengantisipasi masuk angin, apakah penuh nutrisi? biarlah peneliti yang berkompeten menjawabnya, tapi dari dulu hingga kini, urusan rasa sesuai dengan standar bumbu yang menyertainya. Rasa Mie Instan bisa dipastikan tidak terkait sama sekali dengan koki/juru masak. Siapapun kokinya, jika cara instan hanya berorientasi kecepatan sebelum bertambah "teriakan" yang sudah menunggu hidangan.

Mie Instan ini juga sering kali menjadi wakil atau bukti dari sebuah tindakan cepat pemerintah untuk merespon kritikan atas tindakan lambat dalam berbuat. Prosedurnya juga sederhana: siapkan mangkuk, panaskan segelas air, masukan mie instan, tambahkan bumbu, siap disajikan.

Ilustrasi di atas, agak mirip jika tidak mau dikatakan sama dengan proses tertunda-tundanya Status CPNS dan pecairan Honor Guru Bantu DKI Jakarta. Persoalan tertundanya Status CPNS dan honor rutin Guru Bantu DKI ini akan terus di suarakan melalui berbagai cara, perorangan dan kelompok, secara lisan dalam berbagai kesempatan maupun melalui tulisan. 

Merasa tidak ada tanggapan dan penjelasan yang berarti dari pemerintah, sebagian dari komunitas GB-DKI 21 Mei 2013 yang lalu dengan terpaksa melakukan tindakan unjuk rasa secara langsung yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Guru Bantu DKI Jakarta (FKGBI) dan Kemdikbud merspons dengan memfasilitasi dialog langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh.

Target dari pertemuan ini adalah desakan terhadap percepatan pencairan Honor GB-DKI Jakarta. Tertundanya pencairan honor Guru Bantu DKI ini memang tidak dialami oleh semua GB DKI, setidaknya untuk guru yang bekerja pada tingkat SMA/K sudah dicairkan sekitar bulan April yang lalu melalui Bank DKI.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh FKGB adalah satu pilihan yang sepatutnya mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat dan semua guru bantu DKI, karena pilihan itu disamping memperjuangkan hak-hak anggotanya, juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah NKRI selebihnya menuntut hak adalah satu kewajiban juga, karena ada kata-kata bijak. "bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" tentu istilah ini tidak selalu identik dengan guru bantu DKI, namun menunggu selama 5 bulan menjadi wajar jika berbuah kebingungan dan menimbulkan tekanan psikologis kepada guru bantu DKI.

Terkait tertundanya Status CPNS dan pencairan honor sebagian besar Guru Bantu-DKI sejak awal tahun 2013, pemerintah lagi-lagi menyodorkan cara instan sebagai resep yang jitu. “Cara-cara tersebut sebenarnya hanya menyelesaikan masalah diujungnya saja, tidak menyentuh akar permasalahannya.

Pemerintah lebih suka memilih cara instant supaya mudah dihitung angka-angkanya, terlihat hasilnya dan dinilai berhasil. untuk meredam tuntutan sesaat.Padahal upaya seperti itu hanya sementara saja, dan tetap akan bepotensi terulang lagi dimasa-masa mendatang. "seperti paku, dipalu baru bergerak"

Guru Bantu DKI saat ini mengalami tekanan psikologis yang  luar biasa, setidaknya hal ini terekam dari berbagai dialog dan posting masing-masing update satus guru pada grup jejaring sosial yang mereka kelola. Tidak hanya dari kondisi skema pencairan honor yang terus berubah ubah, namun juga tekanan dari kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada Guru Bantu DKI terkait status CPNS mereka yang tertinggal dibandingkan daerah lain.

Melebarnya jurang kesejahteraan dengan beban kerja yang sama antara guru bantu dengan guru PNS lainnya, rendahnya tingkat jaminan sosial, tidak jelasnya penghargaan dan perlindungan terhadap guru bantu menyebabkan guru bantu DKI akan terus bergelut dengan kondisi yang ada.

Guru Bantu DKI juga terdiri dari orang-orang terpelajar dengan berbagai latar belakang keilmuan, tentu dapat dipastikan agenda jangka panjang mereka untuk hak-hak persamaan status, persamaan perlakukan, dan persamaan kewajiban akan terus menjadi prioritas utama isu dan tuntutan sebagai warga negara yang merdeka.


Hubungan pemerintah dengan guru bantu diawali dengan adanya rekruitmen oleh pemerintah melalui Kementian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Baca Sejarah Guru Bantu DKI kemudian yang dinyatakan lulus, masing-masing mendapatkan SK yang ditandatangani oleh pejabat pemerintah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hubungan kerja antara Guru Bantu DKI dengan pemerintah juga tertuang secara jelas dan rinci dalam sebuah SPK, dimana dapat dimaknai hubungan itu adalah hubungan dalam lingkup yang profesional dan struktural.

Kebijakan lain yang juga instan adalah proses migrasi rekening guru bantu dari Bank DKI ke Bank lain, kenapa disebut Bank lain karena pemerintah tidak mempublikasikan secara resmi melalui jajaran strukturalnya misalnya melalui  Dinas Pendidikan DKI, melalu Sub Dinas Pendidikan DKI atau melalui sekolah, migrasi ke Bank apa untuk menyalurkan honor guru bantu. 

Kebingunan ini terlihat dalam jejaring sosial Guru Bantu DKI, seakan-akan prosedurnya: Guru bantu datang ke BRI  karena "Honor Guru bantu  SD, SLB dan SMP akan dibayarkan melalui bank BRI dengan syarat : Membawa Foto Copy  SK Guru bantu dan Foto Copy  KTP , No Rek BRI ( bisa dilihat di Ketua wilayah ) kemudian dibawa ke Bank BRI Terdekat ; untuk TK dan SLTA tetap melalui Bank DKI . Untuk info selanjutnya silahkan hub Ket willayah. kira-kira demikianlah info yang beredar dalam jejaring sosial guru bantu DKI

Mungkin cara diatas adalah dimaksudkan untuk tindakan cepat, karena logikanya seakan-akan pemerintah telah memberikan nomor rekening guru bantu kepada Pengurus FKGBI. lalu apakah setiap guru bantu mengetahui siapa ketua wilayah dimaksud, di bank mana dia bertugas (karena Rekening Bank hanya dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan, bukan dikeluarkan oleh Kemdikbud) lalu apakah ada kewajiban setiap guru bantu menjadi anggota dari sebuah organisasi, tentu tidak ada kewajiban itu, setidaknya tidak tertulis dalam SPK dengan  pemerintah. Mungkin cara ini memudahkan dari satu sisi tetapi menimbulkan kesulitan dan kebingungan di sisi lain.

Pada masa mendatang, sebaiknya pemerintah menggunakan jalaur-jalur pemerintah dalam tata kelola administrasi dan keuangan guru bantu DKI. tentu dengan menggunakan aparat struktural dibawahnya dalam distribusi dan penyebaran informasi, melalui Dinas Pendidikan DKI dan melalui sekolah dimana guru bantu bertugas, jika kemudian tata kelola administrasi itu harus melibatkan organisasi non pemerintah, maka akibatnya adalah distribusinya bisa sangat cepat untuk satu bagian dan menjadi lambat dibagian yang lain karena guru yang bersangkutan tidak merupakan bagian dari organisasi non pemerintah yang dimaksud. 

Karena itulah pentingnya pemerintah bekerja secara terstruktur, terencana, terbuka, dan mudah diakses. Jika pekerjaan dilakukan dengan cara instan, yang terjadi adalah identik dengan solusi untuk tanggap darurat bencana, bantuan tersedia tetapi distirbusinya menyulitkan.

Begitu juga yang terjadi pada penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah terkait tenaga honorer. Guru bantu DKI hanyalah bagian pelengkap yang melatarbelakangi keluarnya berbagai kebijakan, tetapi pada saat kebijakan itu diterapkan Guru Bantu DKI luput dari perhatian. 

Cara cara instan pemerintah dalam mengelola persoalan guru bantu DKI dalam berbagai isu yang berkembang, perlu mendapat perhatian dari semua pihak, dan pemerintah seharusnya bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam mencari jalan keluar persamaan status dan persamaan hak Guru Bantu DKI. jika tidak siklus "ketulangan" akan selalu terasa, "ditelan nyangkut di buang sayang" /Irwantra

Share this article :

0 komentar:

 
Support : Creating Website | Guru Bantu DKI | Irwantra EDP
Copyright © 2011. Guru Bantu DKI Jakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger