Selamat Datang Di Media Center GB-DKI Jakarta

Latest Post

Bersikap Terpuji, dan Bisa Menghargai Karya Orang Lain Termasuk Ciri Seorang Pemimpin

Written By Guru Bantu DKI on Rabu, 17 Desember 2014 | 10.30


Setiap komponen Guru Bantu DKI  memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban dengan kemampuan dan cara-cara yang bisa dilakukan, sehingga tidak ada seseorang atau kelompok yang boleh merasa lebih baik dibandingkan seseorang atau kelompok lainnya. Kita ingin  menegaskan kemajemukan tidak boleh menciptakan diskriminasi dan egoisme. Kemajemukan juga tidak boleh merenggangkan rasa kesetiakawanan dan kebersamaan diantara Guru Bantu DKI, Jangan menjadi tinggi dengan cara merendahkan orang lain

Jangan Merasa Besar Dengan Mengecilkan Orang Lain

Merasa super dan hebat tidak  ada buruknya, dan Guru Bantu DKI Haruslah menjadi Guru Yang Super, bukankah kita sering mendengar ada salam super, apa kabar sahabat saya yang super.  tetapi jangan kebablasan menjadi  superior, merasa semua orang lebih rendah dan semua yang dilakukan orang lain salah. Orang yang merasa dirinya superior tekadang seperti orang sariawan “ Menelan Madu terkadang seperti menelan pasir”

Telah terbukti mereka yang merasa superior bukan menjadi super, melainkan menjadi  monster, misalnya: Hitler yang  menyatakan  Germany uber alles, para penguasa yang merasa dirinya adalah Tuhan, misalnya Fir’aun, yang  menggunakan kekuasaannnya untuk menindas rakyatnya.

Tidak merasa super bukan berarti inferior atau tak percaya diri. Ada ungkapan: filosofi padi: Semakin berisi semakin merunduk. Disisi lain: Semakin tinggi ( karena tak berisi/ kosong) pastilah akan runtuh akibat terpaan angin )..


Jangan Merasa Diri Paling Pintar.. Dengan Merendahkan Orang lain

DALAM kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita sering menemukan atau membaca orang yang menulis atau berbicara seolah-olah tahu benar atau mengerti benar tentang apa yang dia bicarakan atau apa yang dia tulis dalam bentuk artikel atau update statusnya di sosial media, sering sekali persepsi pribadi digunakan sebagai pembenaran lalu mengatakan sebagai hasil dari analisa.

Bahkan apa yang di katakan kadang-kadang juga dipersepsikan dan ditanggapi secara berbeda dan menyimpang daripada hakekat maksud yang sesungguhnya. Analisa yang dangkal tanpa kronologis dan data hanya akan menunjukkan analis atau pelakunya sebagai orang yang ilmunya sedikit, karena itulah menjadi relevan dengan pepatah “Tong Kosong Selalu Bunyinya Nyaring”
  

Jangan Merasa Paling Berjasa Dengan Mencemooh Kerja Keras Orang Lain

Tentunya tidak semuanya. Namun ada saja orang yang ilmunya sedikit dan menyadari bahwa ilmunya sedikit, justru mempunyai kesadaran untuk bertanya tentang hal-hal yang dia kurang  pahami, tapi banyak juga orang yang imunya sedikit tetapi merasa mengetahui sesuatu hal secara mendalam atau bahkan merasa mengetahui berbagai hal atau semua hal, padahal apa yang dikatakan hanya berdasarkan perkiraan dan tidak berdasarkan pengetahuan atau informasi yang relevan yang dia miliki, sehingga sering seseorang jenis ini merasa paling berjasa dan paling banyak berbuat, untuk membesarkan cakupan aksinya salah satu jurus yang dipilih adalah mencemoh kerja keras orang lain. Dalam budaya nasional kita ada ajakan “ Jika kita ingin naik lebih tinggi, jangan menarik kaki orang di atas kita” itu tindakan tidak brilian tidak sportif, dan tidak memuliakan diri sendiri.

Jangan Merasa Diri Sudah Baik Dengan Menjelek-Jelekkan orang lain

Memang ada orang yang demikian yang biasa disebut dengan istilah “snob”. Yaitu sikap sok. Ada banyak macam sok. Dalam hal ini sok tahu, sok mengerti dan sok pintar. Penyebabnya bisa macam-macam Antara lain, malu kalau dianggap tidak tahu, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia tahu dan mengerti (padahall sesungguhnya tahunya hanya sedikit bahkan samasekali tidak tahu), ingin dianggap hebat, takut dianggap bodoh, ingin mengalahkan lawan bicaranya, atau dia anggap sebagai pesaingnya  dan yang lebih parah adalah ingin menyakiti hati orang lain. Memang ada saja orang-orang tertentu yang mempunyai perangai demikian, jadi tidak perlu heran.

Beberapa Contoh Terkadang Ada Disekitar Kita

  1. Misalnya Terkait dengan Aksi-aksi dan aktifitas Guru Bantu DKI, Kalau kita cermati komentar-komentar baik melalui di blog/website yang tidak terkontrol, tidak terfilter oleh admin, maka dia akan menulis komentar seenaknya sendiri yang kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang lain, dan seringkali mengabaikan faktor etika, kesopanan dan bahkan terkesan ingin menyakiti perasaan orang lain. Dia merasa “superior”, merasa lebih pandai daripada orang yang dikomentarinya.
  2. Suka mengritik dan mencela, tetapi dia sendiri tidak punya karya apa-apa. Pengalaman dan pengamatan penulis, orang yang suka mengritik an mencela karya seseorang , ternyata tidak mempunyai karya apapun. Kalaupun punya, hanya biasa-biasa saja. Itupun mungkin jumlahnya hanya satu dua saja. Dan belum tentu karyanya berkualitas.
  3. Snob dan syirik. Pada umumnya orang yang snob juga sekaligus memiliki sikap sirik. Yaitu, selalu punya perasan tidak suka terhadap apa yang dikatakan, ditulis, dilakukan atau dimiliki orang lain. Pikirannya selalu negative thinking dan suka mencela. dan selalu dia merasa lebih superior daripada orang lain.
  4. Konsekuesinya adalah, dia tidak bisa menghargai pendapat maupun karya orang lain. Kalaupun toh menghargai, itu hanya merupakan basa-basi saja supaya dia dianggap bisa menghargai orang lain. Padahal, di samping menghargai, dia lebih banyak tidak menghargai. Hal-hal yang dianggapnya tidak lazim seringkali dianggapnya salah. Bahkan punya kecenderungan “menggurui” orang lain. Cenderung memaksakan pendapatnya atau suka “ngeyel” tanpa penalaran yang masuk akal.(disarikan dari berbagai sumber)

Keprihatinan saya. Sebagai seorang pendidik, pantaslah kita semua menunjukkan sikap mulia dan terpuji. Kalau kita belum bisa menghargai pendapat dan mengapresiasi karya sahabat-sahabat kita dari lingkungan Guru  Bantu DKI Jakarta, setidaknya kita punya waktu belajar untuk rendah hati, bisa jadi yang kita anggap salah sesungguhnya bisa menjadi dasar pengetahuan dimasa mendatang, setidaknya sebagai alat pembeda benar dan salah tetapi tidak untuk menghakimi.   

Setiap orang berhak membuat panggung dan mementaskan karyanya untuk orang lain, Temasuk GB-DKI Jakarta sehingga semua punya kesempatan untuk menulis sejarahnya sendiri. Jika kita tidak menyukai pribadinya, setidaknya kita mesti menghormati kemanusiannya yang bisa jadi lebih mulia dari pada kita sendiri, baik di hadapan sesama bahkan bisa jadi di hadapan Sang Pencipta...Saya pikir ini lebih bijaksana, [iP]

Saatnya Indonesia Memilih Presiden Yang Ideal

Written By Guru Bantu DKI on Rabu, 21 Mei 2014 | 07.06

Calon Presiden Republik Indonesia
Pilpres 2014 tidak lama lagi akan digelar untuk menentukan presiden pilihan rakyat Indonesia antara Jokowi dengan Prabowo yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu akan ikut serta mengikuti pemilu presiden untuk turut menentukan arah dan masa depan bangsa Indonesia tercinta untuk 5 tahun ke depan.

Capres  Jokowi akan berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres. Capres Prabowo akan berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai cawapres. Mereka semua adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang akan memimpin negara kita, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, pasangan inilah yang sudah ditetapkan sesuai proses dan mekanisme yang berlaku.

Perolehan Suara dan Persentase Nasional
  1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
  2. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
  3. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
  4. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
  5. PKB 11.298.950 suara (9,04%) 
  6. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
  7. PKS 8.480.204 suara (6,79%) 
  8. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
  9. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
  10. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
  11. PBB 1.825.750 suara (1,46%)
  12.  PKPI 1.143.094 suara (0,91%)
Apa makna yang terefleksi dari angka perolehan tersebut?.  Setidaknya ada tiga pesan utama yang dapat kita tangkap; 

Pertama, masyarakat sudah semakin cerdas dalam menentukan pilihan sesuai pertimbangan logis dan realistis.  Hal ini ditunjukkan oleh keberagaman pilihan dan penyebaran sikap politik masyarakat yang semakin terdistribusi merata dan tidak terkonsentrasi pada satu partai karena alasan emosional misalnya mengikuti trend atau terkesima oleh popularitas tokoh partai.  

Kedua, perolehan ini juga menunjukkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap partai besar dan partai penguasa yang selama ini tidak kunjung memberikan solusi konkrit bagi kesejahteraan rakyat, bahkan malah berbuat sebaliknya.  Sebagian masyarakat mulai kapok dengan partai besar sehingga memilih untuk mencari alternatif baru yang mengusung semangat perubahan atau kembali kepada nilai-nilai ideologis tradisional yang dimilikinya dengan memberikan mandat kepada partai tengah seperti PKB, PAN dan PPP yang suaranya meningkat signifikan.  

Ketiga, ini yang perlu diperhitungkan juga bahwa sebagian masyarakat belum terlalu yakin dengan sosok calon-calon presiden  yang saat ini dimunculkan, dan mencoba mencari dan berharap hadirnya calon-calon alternatif penyeimbang yang tidak kalah bobot dan kapasitasnya dengan memilih partai lain yang belum memperjelas siapa calon presiden definitifnya.  Alasan terhadap hipotesa ini sangat sederhana, jika sebagian besar masyarakat sudah sangat yakin dengan Jokowi, ataupun Prabowo maka pastilah partainya menang mutlak misalnya di atas 30%.tepai faktanya Jokowi yang di dukung PDIP telah memperoleh dukungan 18, 95% dan Prabowo yang di usung Gerindra 11,81%, walaupun sesungguhnya tidak ada jaminan pemilih partai tertentu waktu pemilu legislatif akan konsisten memilih capres yang diusungnya.

Jika rakyat pemilih saat pemilu legislatif akan konsisten memilih capres yang diusungnya, maka jumlah pemilih yang diperkirakan akan memilih Prabowo atau memilih Jokowi adalah 11,81% + 18,95% = 30,76% saja. Jika seseorang sebagai contoh memilih Partai Nasdem saat pileg yang sekarang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla, tentu tidak bisa dipastikan akan memilih Jokowi, bisa saja memilih Prabowo-Hatta. artinya masih ada sekitar 69,28% Suara pemilih yang harus diperebutkan oleh pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. dukungan partai koalisi secara kelembagaan baru akan epektif jika dilakukan dalam kerangka tugas-tugas legislatif (DPR). Pengaruh partai koalisi dalam pemilihan presiden, walau tidak bisa disebut tidak berpengaruh kepada calon pemilih, tetap saja hasilnya tidak bisa dipastikan, karena secara umum ditemukan pemilih saat Pileg bukan selalu berbasis ideologi partai, tapi banyak unsur-unsur berpengaruh: Kekerabatan, suku, budaya, agama dan ekonomi.

Akibat perolehan suara yang terdistribusi merata dan tidak menonjol untuk satu partai, maka tidak ada pilihan lain bagi setiap partai kecuali untuk membentuk koalisi yang pas dalam menghadapi Pemilihan Presiden pada bulan Juli mendatang.  Harapannya adalah jangan ada lagi koalisi populis yang hanya terkonsentrasi pada satu nama capres.  Pengalaman menunjukkan bahwa eforia yang berlebihan dan emosional terhadap satu tokoh selalu berakhir dengan kekecewaan.  

Di satu sisi, masyarakat ingin menimbang lebih dalam bagaimana partai pemenang pemilu dengan tokoh capresnya yang sangat popular dapat mempresentasikan keseriusan komitmen untuk berubah sehingga tidak kembali akan mengecewakan rakyat sebagai pemilih.  Pada sisi yang lain, masyarakat pun merindukan calon alternatif yang bisa menjanjikan komitmen yang berujung kepada kesejahteraan riil bangsa ini.  Jadi, koalisi yang ideal adalah koalisi yang dapat mempertegas posisi partai dalam menjawab kekecewaan masyarakat selama ini, serta koalisi yang mampu menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, seyogyanya koalisi partai yang telah terjadi merupakan hasil   perhitungan cermat dari setiap partai. 

Koalisi Yang Dipimpin PDIP
Koalisi ini telah dapat dibentuk oleh partai pemenang pemilu yaitu PDIP dengan menggandeng Partai Nasdem, PKB dan Hanura  Perolehan suara dari keempat partai ini adalah dominan diangka 39,97%
  1. PDIP 23.681.471 suara (18,95%)
  2. PKB 11.298.950 suara (9,04%) 
  3. Nasdem 8.402.812 suara (6,72%)
  4. Hanura 6.579.498 suara (5,26%)
Dari keempat Partai politik diatas dengan platform dan ideology partai yang hampir seragam yaitu mengobarkan semangat nasionalisme dan NKRI, maka koalisi ini dapat merepresentasikan partai besar yang akan berkomitmen untuk tidak akan mengecewakan massa pemilihnya di masa mendatang agar tidak terjadi lagi keraguan dan kekecewaan lebih lanjut  pada pemilu 2019 nanti.  Pasangan Capres-Cawapres yang telah diusung oleh koalisi ini adalah  Jokowi-Jusuf Kalla.

Koalisi Yang Dipimpin Gerindra
Koalisi dibawah pimpinan Gerindra adalah dengan format yang beragam, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. serta kemungkinan akan didukung oleh 2 partai peserta pemilu lainnya Golkar dan pada masanya oleh Demokrat. Koalisi ini tidak kalah menarik dan kuatnya, yaitu 32,72% saat mengusung Prabowo-Hatta Rajasa, dan kemungkinan akan ada tambahan dukungan di parlemen dari Golkar dan Demokrat 25,65% lagi.
  1. Golkar 18.432.312 suara (14,75%)
  2. Gerindra 14.760.371 suara (11,81%)
  3. Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,9%)
  4. PAN 9.481.621 suara (7,59%)
  5. PKS 8.480.204 suara (6,79%) 
  6. PPP 8.157.488 suara (6,53%)
Pemilu presiden 2014 bisa dipastikan rakyat akan semakin dewasa dan berdaulat dalam menentukan pilihan terbaiknya, karena masyarakat disuguhkan dengan calon yang berimbang dan sama-sama berkualitas.  Pun, masyarakat memiliki pilihan kecenderungan untuk melihat garis nyata perbedaan setiap program dan calon yang ditawarkan.

Apa Yang Harus Dilakukan Presiden Terpilih 

Jika  Joko Widodo atau Prabowo Subianto berkesempatan memimpin Indonesia lima tahun ke depan, tentu harus melanjutkan program-program pemerintahan Presiden SBY yang dianggap sudah baik dan berpihak kepada rakyat, seterusnya mengimplementasikan program-program baru yang lebih progresif bagi kehidupan bangsa dan bernegara.

Penulis ingin menitipkan 6 dasar pemikiran untuk Indonesia Hebat, Indonesia Berdaulat, dan Indonesia yang makmur berkeadilan:

  1. Pemimpin adil dan melindungi: Sebagai pribadi sekaligus Presiden yang tidak membedakan-suku bangsa dan agama, meletakkan kepentingan Negara dan rakyat diatas kepentingan pribadi dan keluarga, melindungi segenap tanah air dan tumpah darah indonesia, dan terlibat aktif dalam percaturan global dan perdamaian dunia, hanya karena itulah akan dicintai dan dikenang rakyat sepanjang sejarah.
  2. Memastikan Pengusaha yang jujur: Kejujuran pemilik modal capital yang dalam melakukan usaha, menghindari kolusi dan nepotisme dengan pemerintah, dengan memastikan ekonomi yang berkeadilan sosial, pengusaha yang jujur akan mempersempit jurang antara yang kaya dan yang miskin karena semakin tersedia dan terbuka kesempatan kerja
  3. Memastikan dan mengupayakan Militer yang kuat: Membangun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kuat termasuk alat utama dan sistem persenjataannya, sehingga Militer kita diperhitungkan oleh kawan mapun oleh lawan, dengan menempatkan Perwira terbaik pada jabatannya, dengan cara itulah kawasan teritorial dan keamanan nasional Indonesia bisa dijamin.
  4. Memastikan Pendidikan yang bermutu: Pendidikan yang mempriortaskan olah pikir, olah rasa dan olah raga secara berimbang, pendidikan yang berorientasi substantif bukan pendidikan yang berorintasi kepada administratif yang mengukur keberhasilan pendidikan semata-mata di atas data-data.
  5. Memastikan Rakyat sipil yang berwibawa, yang bangga sebagai warga Negara Indonesia (civil society) rakyat yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya, rakyat yang bebas dan bertanggung jawab dibawah pengawasan hukum dan hak-hak azasi manusia
  6. Memastikan Balancing Power: Menyemimbangkan 5 kekuatan ini untuk Indonesia yang hebat, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang membanggakan bukan hanya oleh kita tetapi juga membanggakan bagi dunia. Karena jika salah satunya yang lebih dominan maka stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat menuju kemakmuran yang berkeadilan akan semakin sulit untuk diraih.
Semoga, bangsa ini tidak terjebak lagi ke dalam kontentasi pilpres yang berdasarkan trend dan idola ketokohan, tetapi benar-benar masuk ke wilayah pilpres yang bermartabat dan berkualitas! Saya tidak akan memilih Jokowi atau Prabowo hanya karena persoalan guru, tapi jauh melampui itu sebagai cara turut menentukan masa depan bangsa, kalau alasannya karena persoalan guru saya lebih memilih Ketua Forkom GBDKI dari pada Jokowi atau Prabowo ./[iP] *belajar menelaah dari ilmu yang terbatas*

Menghentikan Honor Sebahagian Guru Bantu DKI adalah Tindakan Tanpa Dasar dan Melawan Hukum

Written By Guru Bantu DKI on Sabtu, 17 Mei 2014 | 11.16



Mantan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pertanyaan sesuai judul di atas menjadi topic yang hangat di kalangan Guru Bantu DKI Jakarta, khususnya bagi Bapak/Ibu guru yang bertugas pada Satuan Pendidikan tingkat menengah SMU dan SMK yang sudah memiliki sertifikasi guru. Faktanya sejak bulan januari 2014 Honor yang seharusnya diterima secara rutin pertiap bulannya, belum juga diterima sampai tulisan ini dipublikasikan. Alasan secara umum memilih apakah ingin sebagai guru bantu atau sebagai guru yang menerima tunjangan profesi.

Asal mula persoalan adalah penafsiran yang mungkin keliru, atau nyata-nyata keliru yang dilakukan oleh pejabat Kementerian pendidikan dan Kebudayaan khususnya dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah yang menanungi Guru Bantu tingkat SMU dan SMK.

Dasar pemikiran yang digunakan Direktorat P2TK Dikmen adalah PP 74 tahun 2008, bahwa Penerima Tunjangan Sertifikasi adalah Guru Tetap Yayasan, Sedangkan Guru Bantu adalah pegawai yang di angkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan dan berstatus Guru Bantu, sehingga tidak dianggap berhak menerima honor guru bantu jika tenaga pendidik tersebut sudah terdaftar sebagai guru yang menerima tunjangan sertifikasi.

Nampaknya dari beberapa informasi yang beredar dan jawaban yang selalu disampaikan kepada Bapak/ibu guru bantu yang mencari informasi ke P2TK Dikmen adalah: Guru Bantu yang menerima sertifikasi tidak lagi menerima honor Guru bantu karena dianggap berasal dari sumber pembiayaan yang sama, atau dalam pengertian lain yang berhak menerima tunjangan sertifikasi, maka honor guru bantu akan dihentikan (Mohon Koreksi Jika penafsiran penulis keliru). Jika penafsiran pemerintah melalu Dikmen sudah tepat, Penulis akan membantu Pemerintah memahami apa sesungguhnya perbedaan antara “Honor dan Tunjangan”

Pengertian Gaji, Upah, Tunjangan

Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedang seseorang menerima upah apabila ikatannya kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedang upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini, pengertian gaji untuk seterusnya disebut sebagai gaji pokok.

Besarnya gaji pokok yang diberikan kepada seorang karyawan, biasanya sangat tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman kerjanya.

Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti. Tunjangan diberikan kepada karyawan dimaksud agar dapat menimbulkan/meningkatkan semangat kerja dan kegairahan bagi para karyawan. Adapun pelbagai macam tunjangan yang umum selama ini terdapat di dunia kerja baik negeri dan swasta adalah :

1. Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini hanya diberikan kepada mereka-mereka yang mempunyai jabatan tertentu, seerpti misalnya: Pengawas, Kepala Bagian, Manajer, ataupun Direktur. Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing personil tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung dengan beban pekerjaan, prestasi yang dihasilkan serta beratnya tangggung jawab pekerjaan yang dipikul. Tunjangan jabatan biasanya diberikan bersama-sama dengan gaji pokok tetapi merupakan komponen yang berbeda dari gaji pokok.

2. Tunjangan Lembur.

Setiap karyawan yang bekerja diluar jam kerja ataupun karyawan yang bekerja pada hari-hari libur, ataupun karyawan yang memiliki jam-kerja lebih besar dari 8 jam dalam sehari, maka sesuai dengan peraturan pemerintah, karyawan yang bersangkutan berhak untuk menerima tunjangan lembur. Besarnya tunjangan lembur ini sangatlah bervariasi, tetapi biasanya setiap perusahaan sudah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur secara khusus mengenai besarnya tunjangan lembur setiap karyawan yang mereka miliki. Karyawan bagian pemasaran biasanya tidak memiliki fasilitas yang berupa tunjangan lembur, karena prestasi mereka diukur berdasar omzet penjualan yang mereka hasilkan. sebagai gantinya, biasanya mereka akan mendapat bonus yang besarnya sesuai dengan apa yang mereka hasilkan kepada perusahaan dan bagian ini juga terhitung di luar gaji pokok. Tentu masih banyak jenis tunjangan lainnya yang tidak perlu diuraikan disini.

3. Tunjangan Fungsional / Tunjangan Profesi
Tunjangan jenis ini tidak perlu diuraikan karena sudah jelas dimana subjek penerimanya adalah tenaga pendidik (Guru)


Arti Honor/Gaji Upah menurut kamus Bahasa Indonesia
Berbagai pengertian dalan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Online Bahasa Indonesia

honor
ho.nor
[n kp] honorarium

honorarium
ho.no.ra.ri.um
[n] upah sbg imbalan jasa (yg diberikan kpd pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah di luar gaji


honorer
ho.no.rer
[a] (1) bersifat sbg kehormatan: anggota -- , wasit --; (2) bersifat menerima honorarium (bukan gaji tetap): guru -- , pegawai --


honorifik
ho.no.ri.fik
[a Ling] berkenaan dng penggunaan ungkapan penghormatan dl bahasa untuk menyapa orang tertentu
Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/honor/mirip#ixzz32H2uZZMf

tunjangan
tun.jang.an
[v] uang (barang) yg dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sbg bantuan; sokongan; bantuan
tunjangan anak
tun.jang.an anak
tambahan gaji sbg bantuan untuk anak

tunjangan fungsional
tun.jang.an fungsional
tunjangan profesi (spt peneliti dan dokter) yg diberikan kpd pegawai  sesuai dng pangkatnya

tunjangan istri
tun.jang.an istri
tunjangan untuk istri

tunjangan kemahalan
tun.jang.an kemahalan
tambahan gaji sbg bantuan untuk kemahalan (kenaikan harga keperluan sehari-hari)

tunjangan perceraian
tun.jang.an perceraian
tunjangan yg wajib diberikan oleh bekas suami kpd bekas istrinya berdasarkan ketentuan hukum yg ada

tunjangan struktural
tun.jang.an struktural
tunjangan yg diberikan kpd pegawai negeri yg menduduki jabatan tertentu

tunjangan tahunan
tun.jang.an tahunan
tunjangan yg diberikan secara tahunan dl ukuran kualitas atau kuantitas
Referensi: http://kamusbahasaindonesia.org/tunjangan/mirip#ixzz32H39UDFQ


Honor Guru Bantu, khususnya kita fokuskan kepada Guru Bantu DKI dikuatkan setidaknya dengan dua buah peraturan setingkat Menteri,
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu
Permendiknas No.7 tahun 2006 ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dengan menimbang: a) bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I dan II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu, kepada Guru Bantu diberikan honorarium sebesar Rp 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; b) bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja guru, perlu menaikkan besaran honorarium sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a; lalu memutuskan dan menetapkan Guru Bantu diberi honorarium sebesar Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Januari tahun 2006.

Permendiknas No.7 tahun 2011 ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Dengan menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja guru bantu, perlu menaikkan besaran honorarium guru bantu; selanjutnya dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, lalu memutuskan dan menetapkan Guru bantu diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai Januari 2011.

Jika Dasar pemikiran yang digunakan Direktorat P2TK Dikmen adalah PP 74 tahun 2008, bahwa Penerima Tunjangan Sertifikasi adalah Guru Tetap Yayasan, Sedangkan Guru Bantu adalah pegawai yang di angkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan dan berstatus Guru Bantu, sehingga tidak dianggap berhak menerima honor guru bantu, jika tenaga pendidik tersebut sudah terdaftar sebagai guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Maka Birokrat dilingkungan Ditjen Dikmen sudah melampaui kewenangannya untuk menterjemahkan dan menafsirkan sendiri produk hukum atau tindakan melawan hukum karena seharusnya Permendiknas No.7 tahun 2011 tidak keluar karena bertentangan dengan PP 74 tahun 2008 yang lebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah, dan seharusnya menjadi dasar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan Permendiknas kala itu.

Menteri Pendidikan Nasional kala itu Muhammad Nuh dan sekarangpun masih Muhammad Nuh, tidak menggunakan PP 74 tahun 2008 sebagai pertimbangan untuk menetapkan Permendiknas No.7 tahun 2011, lalu pertanyaanya apa urusan Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menjadikan hal ini sebagai rujukan untuk tidak memproses pencairan honor Guru Bantu DKI. Terbukti Dirjen Dikdas dan Dirjen Paudni tidak menggunakannya sebagai dasar dalam menghentikan Honor Guru Bantu, inilah letak persoalan jika birokrat melewati atau merasa mampu melampaui kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan atau ketentuan yang dibuat oleh atasannya dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Honor Guru Bantu DKI Jakarta di akui dan dinyatatakan dengan Permendiknas No.7 Tahun 2011 dan Permendiknas itu masih berlaku hingga saat ini, Permindaknas No.7 tahun 2011 belum direvisi, belum dicabut, dan belum ada Permendiknas baru untuk mengatur persoalan Honor Guru Bantu. Pada Permendiknas tersebut juga sangat nyata tertulis dengan huruf capital menyatakan “HONOR” bukan tunjangan. Bahkan sangat tegas perbedaan antara honor dan tunjangan baik dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia Online, termasuk istilah-istilah yang digunakan dalam system ketenagakerjaan Republik Indonesia setidaknya istilah ini bias kita temukan dalam Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: Se-07/Men/1990 Tentang Pengelompokan Upah. 

Setidaknya tulisan ini dapat menjadi bandingan dari sekian banyak informasi yang ada, agar aparat pemerintah berhati-hati jika mengambil keputusan yang nyata-nyata tidak didalami secara cermat bahkan secara nyata menentang Permendiknas yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan, ini kesimpulan subjektifitas saya. Persoalan ini menjadi begitu penting bukan hanya karena persoalan hukum normative, lebih dari itu ini sudah memasuki wilayah yang sangat subtantif dan prisip menyangkut  hajat hidup orang banyak yaitu keluarga Guru bantu DKI Jakarta. /[iP]

Usaha dan Doa Yang Belum Selesai

Publikasikan Pikiran Anda

Kami menerima dan menerbitkan tulisan sahabat pembaca, akan sangat kami hargai jika tulisan yang dikirimkan sesuai dengan tujuan Guru Bantu DKI Jakarta, terkait status dan masa depannya sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan
Tulisan dapat dikirimkan melaui:

1. amahyas@gmail.com
2. budi92@gmail.com
3. kashkaya@gmail.com

Kami tunggu tulisan dan komentar yang menarik dari sahabat semuanya, dan kami mohon maaf belum bisa memberikan insentif untuk mengganti tulisan yang diterbitkan.

Wasalam

Berita - Politik

News.Detik

Chat Box GB-DKI Jakarta

VIVA News

 
Support : Creating Website | Guru Bantu DKI | Irwantra EDP
Copyright © 2011. Guru Bantu DKI Jakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger